NEWS
-
Coretax Tidak Ditunda, Wajib Pajak Masih Bisa Gunakan Sistem Lama
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan pelaksanaan coretax administration system tidaklah ditunda, tetapi sistem administrasi perpajakan yang lama masih dijalankan. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Selasa (11/2/2025). Dalam hasil rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan Komisi XI DPR, DJP dan DPR sepakat bahwa sistem administrasi pajak yang lama, SIDJP, tetap dijalankan […]
-
Bebas Pilih Cara Agar Setoran Pajak Lebih Lancar
Sistem administrasi pajak canggih alias Coretax DJP belum siap diterapkan 100%. Sejak berlaku 1 Januari hingga memasuki pekan kedua Februari 2025, sistem ini masih bermasalah, bahkan banjir keluhan wajib pajak. Gara-gara itu pula, Komisi XI DPR kemarin memanggil Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo. Rapat dilakukan tertutup kurang lebih se-lama lima jam. Pasca […]
-
Alasan harus lapor pajak mesti terlambat
Setiap wajib pajak berkewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, kecuali bagi wajib pajak yang berstatus Non-Efektif (NE), yang tidak diwajibkan untuk melaporkan SPT. Awal tahun, terutama sepanjang Januari hingga April, merupakan periode yang sibuk bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pelaporan pajaknya. Pelaporan ini merupakan kewajiban bagi wajib […]
-
Coretax Jalan Terus Meski Terkendala, Lapor SPT Pakai Sistem Lama
Komisi XI DPR dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyepakati Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax jalan terus meski masih ditemukan kendala. Hal itu disepakati dalam Rapat Senin (10/2) kemarin. Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengatakan implementasi Coretax akan dibarengi dengan sistem perpajakan yang lama sambil terus disempurnakan. Hal ini agar pelaksanaannya tidak […]
-
Aturan PPh Pasal 21 DTP untuk Pegawai Industri Tertentu, Unduh di Sini
Pemerintah memberikan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah DTP atas penghasilan pegawai tertentu di industri tertentu. Pemberian insentif ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan PMK 10/2025. Pemerintah memberikan insentif PPh Pasal 21 DTP tersebut untuk menjaga kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Namun, insentif ini hanya berlaku untuk pegawai dari industri tertentu. Insentif diberikan untuk masa […]
WA only