NEWS
-
DJP: Pariwisata dongrak realisasi pajak di Bali capai Rp10,27 triliun
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali mencatat sektor pariwisata mendongkrak realisasi penerimaan pajak di Pulau Dewata pada Agustus 2025 mencapai Rp10,27 triliun atau tumbuh 9,97 persen dibandingkan periode sama 2024 sebesar Rp9,34 triliun. “Kami terus membangun optimisme pencapaian target pajak,” kata Kepala Kantor Wilayah DJP Bali Darmawan di Denpasar, Bali, Selasa. Menurut dia, realisasi […]
-
Pemkab Hanya Atur Pajak Parkir, Bukan Tarif Parkir
Pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, menegaskan pemda tidak bertanggung jawab menentukan tarif parkir kendaraan bermotor, tetapi hanya mengatur soal tarif pajak parkir. Kepala Bapenda Kabupaten Berau Djupiansyah Ganie mengatakan penetapan tarif parkir di suatu lokasi seperti gedung parkir dan bandara merupakan kewenangan pengelola atau perusahaan jasa perparkiran. “Bapenda tidak menetapkan tarif [parkir]. Itu murni kewenangan […]
-
Petugas Pajak Datangi Kantor Imigrasi, Beri Edukasi Cara Pakai Coretax
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tangerang Barat memberikan edukasi penggunaan aplikasi Coretax DJP kepada para pegawai dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Soekarno-Hatta pada 2 September 2025. Dalam kegiatan edukasi tersebut, KPP Pratama Tangerang Barat menugaskan 2 penyuluh pajak, yaitu Chandra Laksana dan Dheaz Anugrah Bakhtiar. Mereka memaparkan berbagai materi mulai […]
-
Penerimaan Pajak di Bali Capai Rp10,27 Triliun pada Agustus 2025
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP Bali) telah menghimpun penerimaan pajak sejumlah Rp10,27 triliun atau 57,12% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp17,99 triliun hingga Agustus tahun 2025. Penerimaan ini tumbuh sebesar 9,97% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (Year-on-Year/YoY). Kepala Kanwil DJP Bali, Darmawan, menjelaskan hingga Agustus 2025 penerimaan pajak di Bali […]
-
Stimulus PPN Dorong Laju KPR
Keputusan pemerintah memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun hingga akhir 2026 akan berdampak positif terhadap penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Stimalus ini diharapkan jadi obat kuat di tengah tren lemahnya pertumbuhan KPR seiring pasar properti yang masih lesu. Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa outstanding KPR […]
WA only