NEWS
-
Gaji di Bawah Rp 10 Juta Bebas Pajak, Pemerintah Siapkan Aturan Baru
Pemerintah memastikan pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 10 juta akan mendapat keringanan pajak penghasilan (PPh) 21. Kebijakan ini masuk dalam rangkaian Paket Ekonomi 2025 yang baru saja dibahas dalam rapat koordinasi terbatas Kabinet Merah Putih pada Rabu (1/10/2025). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kebijakan tersebut diberlakukan melalui skema PPh 21 Ditanggung Pemerintah […]
-
Purbaya Tunda Pajak Toko Online, Ketua Komisi XI: Beri Ruang Napas ke UMKM
Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun menyambut positif keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menunda pajak 0,5 persen pada toko online. Misbakhun mengatakan, keputusan pemerintah tersebut membuat memberi ruang bernapas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar tidak terbebani di tengah ekonomi yang belum benar-benar kembali normal. “Penundaan ini akan memberi […]
-
Dukung Industri Makin Berkembang, Pemerintah Siap Beri Fasilitas Pajak
Melalui belanja perpajakan (tax expenditure) tiap tahunnya, pemerintah menyediakan berbagai kebijakan insentif pajak yang bertujuan untuk mendukung perkembangan industri dalam negeri. Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menegaskan banyaknya insentif pajakmencerminkan bahwa kebijakan pajak di Indonesia tidak semata-mata fokus merauppenerimaan, tetapi juga diarahkan untuk mengembangkan industri nasional. Dia optimistis jika industri semakin berkembang maka kontribusi pajaknya […]
-
DJP Libatkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menggandeng Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal(BKPM) untuk mengintegrasikan data dalam penerapan sistem inti administrasi perpajakan (Core Tax Administration System/CTAS) atau coretax. Hal ini dimulai dengan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, bersama Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM, Heldy Satrya […]
-
PPN DTP Bikin Penjualan Rumah Melesat, Apartemen Justru Seret
Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dinilai lebih efektif mendorong penjualan rumah tapak dibandingkan apartemen. Perbedaan waktu pembangunan menjadi faktor utama, di mana rumah dapat lebih cepat tersedia sementara apartemen membutuhkan waktu lebih panjang hingga siap serah terima. Head of Research Colliers Indonesia, Feri Salanto, menyebut aturan teknis PPN DTP yang hanya berlaku […]
WA only