NEWS
-
Pajak Kripto Diatur Ulang, Ini Kata DJP Soal Dampaknya ke Penerimaan
Pemerintah telah menerbitkan 3 peraturan baru mengenai perlakuan pajak atas transaksi aset kripto, yakni PMK 50/2025, PMK 53/2025, dan PMK 54/2025. Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan ketiga peraturan ini diterbitkan seiring dengan perubahan status aset kripto dari yang awalnya komoditas menjadi aset keuangan digital. Mengenai dampak perubahan ketentuan tersebut terhadap penerimaan, […]
-
Pajak Makin Mudah, KP2KP Hadirkan Layanan di Mal Pelayanan Publik
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Menggala melakukan kunjungan kerja ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Tulang Bawang Barat pada 11 Juli 2025. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi layanan perpajakan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Adapun koordinasi tersebut merupakan bagian dari […]
-
KMK Baru! Simak Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Agustus 2025
Kementerian Keuangan menetapkan tarif bunga per bulan yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga untuk periode 1 Agustus 2025 hingga 31 Agustus 2025. Penetapan tarif bunga per bulan itu diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 4/MK/EF/2025. Beleid ini diteken Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu atas nama menteri […]
-
Bakal Pungut Pajak, IdEA: Marketplace Berisiko Kehilangan Merchant
Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) mengkhawatirkan penyelenggara marketplace berisiko kehilangan seller atau merchant seiring dengan diterapkannya pemungutan PPh Pasal 22. Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan mengatakan pedagang online bisa beralih social commerce, seperti fitur belanja di Instagram dan Facebook. Pedagang bahkan bisa memilih berjualan melalui aplikasi WhatsApp. “Bisa saya sampaikan mungkin ada risko kehilangan seller kita. […]
-
Gubernur dan Kakanwil DJP Sumbar diskusi PDRB, pajak hingga kemandirian fiskal daerah
Kolaborasi atau kerjasama antara pemerintah pusat yang diwakili Ditjen Pajak dengan Pemerintah Daerah dalam melakukan optimalisasi penerimaan pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah sangat diperlukan. Hal itu bagian dari dialog antara Gubernur Sumatera Barat H Mahyeldi Ansharullah dengan Kepala Kanwil Ditjen Pajak Sumatera Barat dan Jambi Arif Mahmudin Zuhri mengenai kondisi Fiskal Pemerintah Pusat […]
WA only