NEWS
-
Sri Mulyani Kejar Setoran Pajak Rp 1.718 T di 2023
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya akan menaikkan target penerimaan pajak di tahun depan menjadi Rp 1.718 triliun atau naik Rp 2,9 triliun dari usulan awal Rp 1.715 triliun. Sri Mulyani menjelaskan, naiknya penerimaan pajak akan disokong oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi Rp 743 triliun dari usulan awal Rp 740,1 triliun. Kenaikan target […]
-
Sri Mulyani: Potensi Penerimaan Pajak Naik Rp 2,9 Triliun pada 2023
Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.718 triliun pada 2023. Adapun target ini meningkat Rp 2,9 triliun dari Rp 1.715,1 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan potensi penerimaan pajak diperkirakan meningkat karena adanya kenaikan pemasukan pajak pertambahan nilai (PPN). “PPN naik Rp 2,9 triliun dari Rp 740,1 […]
-
DJP Ingatkan Kewajiban Pajak bagi Pengurus Parpol di Daerah, Apa Saja?
KPP Pratama Cilacap, Jawa Tengah menggelar penyuluhan yang berfokus pada pembahasan aspek perpajakan bagi anggota dan pengurus partai politik (parpol). Sasaran pesertanya adalah 40 anggota/pengurus parpol di Kabupaten Cilacap yang menerima bantuan keuangan dari pemkab. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemkab Cilacap mencatat, sebanyak 9 parpol yang punya kursi di DPRD mendapat aliran bantuan […]
-
Waduh! Ada 3.012 ASN Belum Bayar PBB, TPP Terancam Dipotong
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, NTB mencatat setidaknya sebanyak 3.012 ASN masih belum membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun pajak 2022. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Lombok Tengah Jalaluddin mengatakan jumlah ASN yang tercatat belum membayar PBB berpotensi bertambah seiring dengan pemilahan yang dilakukan. “Saat ini sedang kami pilah by name by address,” […]
-
Cara Ajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 23
SURAT Keterangan Bebas (SKB) merupakan dokumen sakti bagi wajib pajak penerima penghasilan agar tidak dipotong atau dipungut pajak oleh pemotong atau pemungut pajak sebagai pihak yang memberi penghasilan. SKB tersebut diterbitkan oleh Ditjen Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Merujuk pada Peraturan Dirjen Pajak No. PER 1/PJ/2011 s.t.d.t.d PER 21/PJ/2014, SKB tersebut berlaku untuk […]
WA only