Mindblown: a blog about philosophy.
-
Pajak Bidik Fasilitas dan Tunjangan Non-Tunai Para Pemimpin Perusahaan
JAKARTA. Nyaris tak ada yang luput dari incaran pajak. Dalam waktu dekat, pemerintah, misalnya, akan memungut pajak fasilitas dan tunjangan non-uang (natura) yang diterima direksi maupun pemimpin perusahaan. Kelak, para pimpinan level manajerial ke atas harus memasukkan fasilitas berupa barang yang mereka terima dari perusahaan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Saat pelaporan, […]
-
Pungutan Pajak Digital Capai Rp3,92 Triliun per Oktober 2021
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) hingga Oktober 2021 telah mencapai Rp 3,92 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan pungutan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menciptakan keadilan dengan menjaga kesetaraan berusaha (level playing field) antara pelaku usaha konvensional […]
-
Legislator: UKM Tetap Harus Diberi Insentif Pajak
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mendongkrak peningkatan realisasi pajak daerah dampak pandemi Covid-19 di tahun kedua. Terhitung per 31 Oktober, realisasi pajak di periode 2021 mencapai Rp1,340 triliun, atau setara 74 persen dari target sebesar Rp 1,808 triliun. Bahkan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung menghitung ulang terkait potensi pajak daerah. Karena, kondisi pandemi memberikan dampak […]
-
Menanti Perpanjangan Diskon PPnBM pada Tahun Depan
Industri otomotif jadi salah satu sektor yang terkena dampak pandemi Covid-19. Sejumlah pabrik harus berhenti beroperasi, sampai mengurangi jumlah pegawai nontetap alias pekerja kontrak. Namun, berkat insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM-DTP) buat mobil baru, penjualan mobil mampu bertahan, bahkan naik berimbas pada sektor industri turunan. Sayangnya aturan ini bakal berakhir pada […]
-
Sri Mulyani Sentil Pajak Soal Rumitnya Prosedur & Korupsi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) meningkatkan tata kelola. Termasuk tidak melakukan korupsi seperti yang dilakukan beberapa oknum beberapa waktu lalu. “Pajak diminta tata kelola makin baik, tidak boleh ada korupsi,” ungkapnya dalam Kick Off Sosialisasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Jumat (19/11/2021). Pajak, diakui Sri Mulyani memiliki dimensi yang begitu […]
Got any book recommendations?
WA only