NEWS
-
DJP dan MUI Sepakat Bentuk Gugus Tugas Perpajakan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah bertemu untuk berdialog soal perpajakan. Sebelumnya, sempat ramai soal Fatwa MUI yang melarang pemungutan pajak berulang pada bumi dan bangunan (PBB) yang dihuni. Mengutip dari unggahan @ditjenpajakri di platform Instagram, dialog konstruktif tersebut dihadiri langsung oleh Dirjen Pajak Bimo Wijayanto. “Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan […]
-
Pajak karbon untuk ekonomi hijau NTB
Indonesia menghadapi tantangan besar akibat perubahan iklim yang menuntut pembangunan berkelanjutan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, pemerintah menetapkan ekonomi hijau sebagai salah satu misi utama demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Target besarnya adalah penurunan intensitas emisi gas rumah kaca hingga 93,5%. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 […]
-
DJP Sudah Punya AI untuk Tingkatkan Akurasi Pengawasan Wajib Pajak
Ditjen Pajak (DJP) ternyata sudah memiliki teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang bisa digunakan untuk mendukung kerja petugas pajak. AI dimaksud bernama Advanced Responsive Virtual Tax Assistant yang disingkat Arvita. Berdasarkan Laporan Tahunan DJP 2024, otoritas pajak menyebut Arvita telah digunakan sejak 2024. “Kehadiran Arvita mempercepat analisis, mengurangi hambatan informasi, sekaligus meningkatkan efisiensi kerja di […]
-
Lapor Pak Purbaya, Pedagang Baju Bekas Pilih Dikenakan Pajak Impor 10%
Pedagang pakaian bekas mengeluhkan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas yang berimbas ke sulitnya mendapatkan barang yang akan dijual di dalam negeri. Ketua Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia WR Rahasdikin mengatakan pihaknya siap membayar pajak jika pemerintah berlaku adil yakni memperbolehkan para pedagang untuk menjual pakaian bekas. Ia menyinggung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dalam hal ini Menteri Keuangan […]
-
DJP Bakal Dorong Pembayaran Pajak via QRIS, Sistemnya Sudah Siap?
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mempercepat modernisasi layanan pembayaran pajak melalui pengembangan kanal pembayaran berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT) 2023 yang menyoroti perlunya peningkatan pada indikator pembayaran elektronik. Sebagai tahap awal, Ditjen Pajak telah menyusun kajian […]
WA only