NEWS
-
Bagaimana Skema Diskon Pajak Jadi Modus Dugaan Korupsi di DJP yang Kini Diusut Kejagung
KEJAKSAAN Agung tengah menyelidiki dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Fokus perkara merupakan pegawai pajak yang diduga memperkecil kewajiban pembayaran pajak perusahaan melalui praktik tawar-menawar dan kesepakatan gelap dengan perusahaan atau wajib pajak. Kasus ini mencakup periode 2016-2020, dan Kejaksaan sudah melakukan penggeledahan di kantor dan rumah para terduga pada pekan lalu. […]
-
DJP Buka Suara Usai Kejagung Geledah Sejumlah Rumah Pejabat Pajak
DIREKTORAT Jenderal Pajak, melalui Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Rosmauli merespon penggeledahan oleh Kejaksaan Agung terhadap sejumlah rumah pegawai pajak dan kantor pajak. “Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang berjalan secara independen, dan kami percaya bahwa penegakan hukum merupakan bagian penting dalam menjaga integritas insitusi kami,” ujar dia saat dihubungi Tempo, Selasa, […]
-
DJP Rilis Portal Validasi dan Registrasi NIK Pegawai secara Massal
Ditjen Pajak (DJP) akhirnya merilis portal yang dapat digunakan untuk validasi dan registrasi massal Nomor Induk Kependudukan (NIK) pegawai. Layanan itu diberikan melalui Portal NPWP versi 2.1 yang dapat diakses pada laman: https://portalnpwp.pajak.go.id. Layanan tersebut dapat digunakan oleh wajib pajak badan pemberi kerja dan instansi pemerintah untuk melakukan validasi kesesuaian NIK, nama, nomor telepon, dan […]
-
PPh Final WP OP dan PT Perorangan Bakal Permanen, UMKM Bisa Berkembang
Pemerintah berencana menghapus jangka waktu pemanfaatan PPh final UMKM sebesar 0,5% bagi wajib pajak orang pribadi dan perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang. Topik tersebut menjadi salah satu pembahasan utama media nasional pada hari ini, Kamis (20/11/2025). Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan perubahan ini bertujuan memberikan kesempatan kepada wajib pajak orang pribadi yang memenuhi […]
-
Rumah Pejabat Pajak Digeledah, Menkeu Purbaya Minta Kejagung Tunjukkan Bukti Kuat
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai penggeledahan rumah sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Pajak oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Keuangan tidak akan memberikan perlindungan bagi pegawai yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Purbaya meminta Kejagung untuk menyampaikan bukti yang kuat sebelum menetapkan adanya dugaan korupsi yang melibatkan bawahan di instansinya. Ia […]
WA only