NEWS
-
DJP: Permintaan Data Keuangan ke Bank Sudah Praktik Lazim
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan kewenangan meminta informasi, bukti, atau keterangan (IBK) keuangan kepada lembaga keuangan untuk kepentingan perpajakan bukan merupakan kebijakan baru. Melalui Surat Edaran (SE) Nomor SE 9/PJ/2026, DJP hanya memperkuat tata kelola internal agar proses permintaan informasi keuangan berlangsung lebih efisien. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan surat edaran tersebut diterbitkan untuk […]
-
Industri Baja Mendukung Penertiban Pajak
Kalangan industri baja menilai penegakan kepatuhan perpajakan terhadap seluruh usaha menjadi salah satu kunci untuk menciptakan persaingan yang sehat. Langkah tersebut juga di yakini dapat memperkuat daya saing produsen baja nasional ditengah tekanan kelebihan kapasitas baja global dan derasnya arus impor. Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia atau Indonesian Iron and Steel Industry […]
-
Pemerintah Kaji Insentif Pajak PFII, PPh 0% 50 Tahun Belum Final
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah masih mengkaji skema insentif perpajakan untuk program Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), termasuk besaran tarif dan jangka waktu pemberlakuannya. Menjawab pertanyaan mengenai kabar bahwa insentif pajak PFII akan memberikan tarif pajak penghasilan (PPh) sebesar 0% selama 50 tahun, Purbaya mengatakan hingga saat ini belum ada keputusan final. “Soal […]
-
Purbaya soal Investor Dapat Insentif Pajak 0% Selama 50 Tahun: Masih Dibahas
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal insentif pajak 0% selama 50 tahun bagi investor yang masuk Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Purbaya mengatakan hingga saat ini pemerintah belum menetapkan jangka waktu insentif pajak yang akan diberikan di kawasan PFII. Ia mengatakan saat ini insentif tersebut masih dalam tahap pembahasan. “Oh belum, belum sampai […]
-
Pengawasan Wajib Pajak HWI dan Prominen Kini Makin Ketat, Ini Kata Pengamat
Penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (SE) Nomor SE-9/PJ/2026 dinilai menjadi titik penting dalam pemanfaatan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengakses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Konsultan Pajak Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman menilai penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (SE) Nomor SE-9/PJ/2026 menjadi babak baru dalam penerapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang […]
WA only