NEWS
-
Ajukan Pengukuhan PKP Lewat Coretax, Apakah Tetap Ada Survei Lokasi?
Kring Pajak menegaskan penelitian alamat tempat wajib pajak akan tetap dilakukan meskipun pengajuan pengukuhan pengusaha kena pajak PKP kini sudah dapat dilakukan melalui Coretax DJP. Sesuai dengan Pasal 56 PER7/PJ/2025, pengusaha yang baru memulai kewajiban sebagai PKP akan dilakukan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif dengan penelitian lapangan di alamat tempat tinggal, tempat kedudukan, dan/atau […]
-
Kemenkeu Bidik Potensi Pajak Ribuan Triliun dari Shadow Economy, Satgassus Dikerahkan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meningkatkan upaya untuk menggali potensi penerimaan negara dari aktivitas ekonomi tersembunyi atau shadow economy. Melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kemenkeu menggandeng Tim Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Kepolisian Republik Indonesia. “Kolaborasi DJP dan Tim Satgassus Polri menitikberatkan pada penerimaan pajak dari aktivitas shadow economy yang dilakukan melalui sinergi, pertukaran data, dan penegakan hukum atas berbagai kegiatan […]
-
Ekonom AS Usul Pajak Orang Miskin-Kaya di RI Sama Rata, Sri Mulyani Jawab Begini
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerapan sistem tarif pajak secara flat tidak bisa diberlakukan di Indonesia. Pasalnya pelaksanan fiskal tidak hanya berlandaskan asas keadilan, tetapi fiskal juga menjadi alat distribusi. Hal tersebut merupakan tanggapan Sri Mulyani terhadap Ekonom Amerika Serikat Arthur Betz Laffer yang menyarankan Indonesia untuk menjalankan kebijakan tarif pajak flat untuk memberikan […]
-
Perpindahan Pengadilan Pajak Perlu Transformasi Penyelesaian Sengketa
Pengalihan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA) perlu diikuti transformasi sistem penyelesaian sengketa pajak di Indonesia. Founder DDTC Danny Septriadi mengatakan selama ini Pengadilan Pajak menjadi pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Menurutnya, ke depan, diperlukan satu tingkatan pengadilan di atas Pengadilan […]
-
Ekonom AS Arthur Laffer: Pajak Rendah dan Merata Dorong Kepatuhan Wajib Pajak
Ekonom terkemuka asal Amerika Serikat (AS) Arthur B. Laffer menekankan pentingnya sistem perpajakan yang adil, sederhana, dan tidak diskriminatif terhadap kelompok mana pun. Menurut Laffer, tarif pajak yang rendah namun merata justru lebih efektif dalam mendorong kepatuhan pajak, termasuk dari kalangan orang kaya. “Jika Anda memiliki pajak tetap (flat tax) dengan tarif rendah dan basis yang […]
WA only