Mindblown: a blog about philosophy.
-
Insentif Bikin Setoran Pajak Telekomunikasi Mini
Insentif penundaan pembayaran PPh Pasal 25 menyebabkan setoran pajak telekomunikasi turun. Jakarta. Kementerian Keuangan mendeteksi adanya kejanggalan penerimaan pajak di sekto informasi dan komunikasi. Sejatinya sektor telekomunikasi tergolong yang sanggup tumbuh selama pandemi korona berlangsung. Tapi yang terjadi adalah justru penerimaan pajak sektor telekomunikasi terpantau loyo. Laporan Anggaran Pendapatan Negara (APBN) mencatat realisasi penerimaan pajak […]
-
DKI Siapkan Diskon PBB Hingga 50%
JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya memberikan relaksasi berupa potongan biaya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 50% bagi kalangan usaha terdampak pandemi Covid-19. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Mohammad Tsani Annafari mengatakan opsi diskon Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diambil berdasar data pengangguran terbuka di wilayah […]
-
Lapor SPT Masa PPN Lebih Mudah Dengan e-Faktur 3.0
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimplementasikan secara nasional aplikasi e-Faktur 3.0 terhitung pada 1 Oktober 2020. Terkait dengan ini, maka bagi pengusaha kena pajak (PKP) yang masih menggunakan e-Faktur 2.2 diminta untuk segera beralih menggunakan aplikasi terbaru. Di dalam aplikasi e-Faktur 3.0, terdapat beberapa fitur baru, salah satunya prepopulated. Fitur prepopulated tersebut berupa prepopulated pajak masukan, […]
-
Pemerintah Sesuaikan Aturan Penyelenggaraan KEK dengan UU Cipta Kerja
Pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Pelaksanaan (RPP) Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hal ini sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 12/2020. Namun, dalam UU Cipta Kerja dilakukan beberapa perubahan guna menarik lebih banyak investor. “KEK ini sebetulnya sudah ada PP 12/2020 yan diterbitkan awal tahun ini, dan di dalam PP itu memang ada beberapa […]
-
Pencatatan Piutang Pajak Diseragamkan, Ini Manfaatnya
JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai membenahi tata kelola piutang pajak melalui implementasi Peraturan Dirjen Pajak No.PER – 20/PJ/2020 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak. Otoritas melalui pertimbangkan beleid tersebut menyebutkan bahwa penerbitan Perdirjen No.20/2020 itu untuk mewujudkan keseragaman perlakuan akuntansi dalam pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan atas akun piutang pajak dalam Laporan Keuangan […]
Got any book recommendations?
WA only