Mindblown: a blog about philosophy.
-
Sah Diteken Jokowi, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Resmi Diundangkan | Ekonomi
Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP pada 29 Oktober 2021. Aturan itu pun resmi diundangkan setelah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat atay DPR pada 7 Oktober 2021 lalu. Dalam salinan UU HPP, Jokowi menjelaskan bahwa pengundangan aturan tersebut merupakan strategi konsolidasi fiskal yang fokus pada perbaikan defisit anggaran dan […]
-
Pajak Minimum Global Bisa Berdampak ke Tax Holiday
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 beberapa hari lalu telah menetapkan pajak minimum global sebesar 15% yang tertuang dalam Pilar 2: Global Anti-Base Erosion (GloBE) dan akan diterapkan pada 2023. Konsensus ini dinilai akan berdampak bagi instrumen insentif Indonesia dalam menarik investasi. Staf Ahli Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan bahwa konsensus pjak […]
-
Pariwisata Dibuka, Bali Gencar Berburu Pajak
KPP Pratama Gianyar, Bali optimis bisa mencapai penerimaan pajak tahun ini 100%. Adapun target penerimaan pajak tahun ini mencapai Rp580,9 miliar. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar Moch Luqman Hakim mengatakan, tren penerimaan tahun ini semakin positif. Hingga Oktober, tren penerimaan pajak sudah mencapai 77%. “Jadi pertumbuhan positif, sampai Akhir Oktober capaian sudah hampir […]
-
Kriteria Sektor Usaha Penerima Insentif Pajak Bertambah, Ini Lengkapnya!
Pemerintah menambah jumlah klasifikasi lapangan usaha atau KLU yang berhak memanfaatkan insentif pajak. Perluasan tersebut bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor menjelaskan bahwa perluasan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK-9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak […]
-
Wajib Pajak Badan Dilarang Ikut Program Tax Amnesty Jilid II
Pemerintah akan menggelar tax amnesty jilid II yang bernama Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Ada dua program pengampunan pajak yang ditawarkan pemerintah kepada wajib pajak (WP). Pertama, program PPS untuk para alumni tax amnesty 2016-2017 baik bagi yang belum sempat belum mengungkapkan kewajiban perpajakannya kala itu, WP orang pribadi, maupun WP Badan. […]
Got any book recommendations?