NEWS
-
DPR dan Pemerintah Sepakat Menaikkan Target Setoran Perpajakan pada RAPBN 2026
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat untuk mengerek target penerimaan perpajakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dalam kesepakatan DPR dan pemerintah, target penerimaan perpajakan ditetapkan pada kisaran 10,08% hingga 10,54% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka batas atas ini naik jika dibandingkan dengan KEM-PPKF yang diajukan pemerintah yang hanya dipatok […]
-
Lakukan Penagihan, Kantor Pajak Sita Tanah Kosong Rp750 Juta Milik WP
Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Cimahi telah melakukan kegiatan penyitaan atas tanah kosong dengan taksiran nilai sita senilai Rp750 juta pada 16 Juni 2025. Tanah yang disita ini berlokasi di Cipageran, Kota Cimahi. Juru Sita Pajak Negara JSPN KPP Pratama Cimahi Reza Herdiana mengatakan penyitaan tersebut turut dihadiri Kasie Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan Wardani Rahendra. […]
-
Marketplace Pungut Pajak, Penjual: Tenang atau Tegang?
Pajak, kata yang seringkali memicu kerutan dahi dan napas panjang. Bagi sebagian orang, pajak adalah beban yang menguras penghasilan. Di balik persepsi tersebut, pajak memiliki hakikat yang jauh lebih dalam yakni sebuah kewajiban, manifestasi kejujuran, dan wujud nyata dari semangat gotong royong untuk membangun negeri. Pajak juga menjadi cerminan dari kejujuran finansial. Sistem pajak yang […]
-
Mulai 1 Agustus, Pemkab Ini Beri Pengurangan BPHTB 35%
Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur, akan memberikan keringanan bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan BPHTB mulai 1 Agustus 2025. Bupati Jombang Warsubi menyebut keringanan yang diberikan berupa pengurangan pokok BPHTB sebesar 35%. Selain itu, pemkab akan menghapuskan denda BPHTB. Menurutnya, kebijakan itu diambil untuk membantu masyarakat. “Mulai 1 Agustus sampai akhir tahun, BPHTB dikurangi […]
-
Aktifkan Akses Buat Faktur Pajak, WP Bisa Ajukan Klarifikasi Tertulis
Ditjen Pajak (DJP) berwenang menonaktifkan akses pembuatan faktur pajak, baik terhadap wajib pajak terindikasi penerbit maupun pengguna, berdasarkan hasil kegiatan intelijen perpajakan. Untuk mengaktifkan kembali akses pembuatan faktur pajak, wajib pajak harus menyampaikan klarifikasi kepada DJP. Klarifikasi dapat disampaikan secara langsung dan tidak boleh dikuasakan kepada pihak lain. Adapun klarifikasi dapat disampaikan secara tertulis. “Klarifikasi […]
WA only