Mindblown: a blog about philosophy.
-
Mewariskan Sistem Pajak Andal untuk Mendukung APBN Sehat
PENERIMAAN pajak merupakan sumber pendanaan terbesar dalam APBN. Oleh karena itu, penjagaan penerimaan pajak memadai dan berkelanjutan merupakan upaya untuk menjamin keberlangsungan APBN. Terkait dengan hal tersebut, reformasiperpajakan mempunyai nilai strategis bukan hanya untuk optimalisasi pendapatan, melainkan juga mendorong peran pajak sebagai instrumen redistribusi pendapatan. Nilai ini fundamental karena bertujuan menghadirkan kesejahteraan masyarakat. Tidak dapat […]
-
Penerimaan Pajak Kota Mojokerto Capai 84,24% dari Target
Melemahnya sektor ekonomi di tengah pandemi COVID-19 berimbas pada penurunan penerimaan daerah, terutama pajak daerah. Hal ini diakui Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari saat membuka Sosialisasi dan Evaluasi Sistem Informasi Pajak Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 di Pendopo Pemkot Mojokerto hari ini.Ning Ita, sapaannya, menyebut perolehan pajak daerah tahun 2021 ini dari Januari sampai bulan […]
-
Amankan Setoran Pajak, Pemda Integrasi Data Pertanahan Dengan BPN
Pemkab Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjalin kerja sama integrasi data dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Bupati Ngada Andreas Paru mengatakan kerja sama dengan BPN Kantor Pertanahan Ngada berlaku pada 3 jenis integrasi. Integrasi data mencakup data pertanahan, pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). “Pengintegrasian […]
-
Penerima Insentif Pajak Diperluas, Pemerintah Ingin Akselerasi Pemulihan Ekonomi
Pemerintah memperluas kriteria Wajib Pajak (WP) yang berhak memanfaatkan insentif pajak untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Adapun penyesuaian kriteria penerima insentif pajak ini ditujukan untuk sektor yang masih membutuhkan dukungan pemerintah. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmadrin Noor mengatakan pemerintah mempertimbangkan belum berakhirnya pandemi covid-19 sehingga masih mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat. […]
-
UU HPP Resmi Diundangkan, PPN Final UMKM Berlaku April 2022
Pemerintah resmi mengundangkan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Beleid ini mengatur, salah satunya, terkait perubahan ketentuan mengenai pajak pertambahan nilai (PPN). Ada 3 pokok perubahan ketentuan PPN yang diatur meliputi kenaikan tarif secara bertahap, perluasan basis PPN melalui pengurangan pengecualian, serta penerapan PPN final. Ketiga hal tersebut akan mulai berlaku pada 1 April […]
Got any book recommendations?
WA only