Mindblown: a blog about philosophy.
-
Integrasi Data Dimulai, Otoritas Dorong Transparansi Perpajakan Operator Pelabuhan
JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak dan Pelindo I, Pelindo II, dan Pelindo IV menandatangani Nota Kesepahaman tentang integrasi data perpajakan. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan kelanjutan dari program bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN untuk meningkatkan tata kelola perusahaan BUMN. “Khususnya dalam […]
-
Serapan Anggaran Kesehatan Baru 33,1 Persen, Ini Kata Sri Mulyani
JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan realisasi anggaran kesehatan untuk penanganan pandemi hingga 4 November 2020 baru mencapai Rp 32,15 triliun. Angka tersebut baru 33,1 persen dari keseluruhan anggaran penanganan kesehatan yang mencapai Rp 97,26 triliun. Realisasi anggaran tersebut dicairkan untuk biaya klaim perawatan serta pembelian sarana dan pra sarana serta alat kesehatan. […]
-
Tidak Semua Hotel dan Restoran Dapat Dana Hibah, Ini Kata Menparekraf
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio meminta pelaku usaha memahami kriteria dan mekanisme penyaluran dana hibah pariwisata. Tidak semua hotel dan restoran dapat memperoleh dana hibah tersebut. Wishnutama mengatakan semua ketentuan mengenai dana hibah tersebut telah tertuang dalam Keputusan Menparekraf Nomor KM/704/PL/07.02/M-K/2020. Pada beleid tersebut, terdapat petunjuk teknis penyaluran hibah pariwisata untuk program pemulihan […]
-
IPC-Ditjen Pajak kembangkan integrasi data perpajakan berbasis IT
JAKARTA — PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC menggandeng Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk mengembangkan integrasi data perpajakan berbasis teknologi informasi (IT). Kerja sama tersebut tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Direktur Utama IPC Arif Suhartono dan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo. Nota kesepahaman itu juga ditandatangani oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) […]
-
DPRD Minta Wajib Pajak Diaudit, Ini Sebabnya
DPRD meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan wajib pajak daerah, terutama atas jenis pajak yang bersifat self assessment. Anggota Komisi C DPRD Khoirudin mengusulkan Bapenda DKI Jakarta untuk menginventarisasi sektor-sektor yang masih mampu berkontribusi pada penerimaan daerah hingga akhir 2020 melalui optimalisasi audit atas wajib pajak. “Khusus untuk jenis pajak self assessment seperti […]
Got any book recommendations?
WA only