NEWS

  • Wacana e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, Dampak ke UMKM Perlu Ditimbang

    Wacana e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, Dampak ke UMKM Perlu Ditimbang

    Pemerintah menyatakan terus mengkaji wacana penunjukkan pelaku e-commerce sebagai pemotong/pemungut pajak. Asisten Deputi Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Rizal Edwin Manansang mengatakan Pasal 32A UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) telah memberikan ruang bagi pemerintah menunjuk pihak ketiga sebagai pemotong/pemungut pajak. Meski demikian, wacana penunjukkan e-commerce sebagai pemotong/pemungut pajak tidak boleh berdampak pada pelaku UMKM […]

  • BPPKAD Siapkan Hadiah Mobil Bagi Wajib Pajak Disiplin di Kota Kediri

    BPPKAD Siapkan Hadiah Mobil Bagi Wajib Pajak Disiplin di Kota Kediri

    Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri menyediakan hadiah sebuah mobil bagi wajib pajak yang disiplin membayar pajaknya. Sugeng, Kepala BPKAD Kota Kediri menjelaskan, telah menciptakan berbagai inovasi yang memudahkan wajib pajak. Inovasi-inovasi itu di antaranya, penciptaan aplikasi Polling Android yakni metode pembayaran PBB berbasis android (online), layanan mobil keliling yang menyasar […]

  • Ada Usulan Soal Pajak Kekayaan, Begini Pandangan DJP

    Ditjen Pajak (DJP) berpandangan masih terdapat beberapa tantangan dan risiko dari ide penerapan pajak kekayaan di Indonesia. Kasubdit Dampak Kebijakan DJP Eureka Putra mengatakan bila pajak kekayaan diterapkan, pemerintah harus memerinci ketentuan pajak kekayaan secara mendetail guna mengantisipasi risiko-risiko yang ada. “Ada risiko-risiko misalkan kemungkinan terjadinya capital outflow. Ini kan perlu kita pikirkan bagaimana mengatasinya,” […]

  • Ketahui Perubahan Regulasi PPN dan Faktur Pajak buat Pebisnis

    Ketahui Perubahan Regulasi PPN dan Faktur Pajak buat Pebisnis

    Jakarta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pemungutan pajak terhadap tiap transaksi penyerahan produk dan/atau jasa di dalam negeri maupun ke luar negeri ataupun sebaliknya ke dalam negeri (daerah pabean), baik kepada Wajib Pajak (WP), individu, badan usaha, maupun pemerintah, ataupun WP luar negeri. Regulasi terkini mengenai PPN tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1983 […]

  • Realisasi PAD Pulang Pisau triwulan ketiga capai 58,82 persen

    Realisasi PAD Pulang Pisau triwulan ketiga capai 58,82 persen

    Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah Yessy mengatakan penerimaan pajak dan retribusi daerah pada triwulan ketiga per 31 Agustus 2022 telah mencapai  58,82 persen atau Rp38,4 miliar dari target Rp65,2 miliar. “Capaian penerimaan daerah sebesar 58,82 persen ini diperoleh dari 11 sektor […]

WhatsApp WA only