NEWS
-
Ada Aturan Pajak Baru, Transaksi Kripto RI Tembus Rp224,11 Triliun
Pemerintah telah memperbarui ketentuan perpajakan atas aset kripto melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 50/2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri mencatat nilai transaksi aset kripto di Indonesia telah mencapai Rp224,11 triliun pada semester I/2025. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan nilai transaksi aset kripto […]
-
Aturan Pajak Dirombak, OJK Harap Industri Kripto Makin Bersaing
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai perubahan ketentuan pajak atas aset kripto akan mendorong pengembangan industri kripto di dalam negeri. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan penerbitan PMK 50/2025 menjadi bentuk reformasi kebijakan pajak atas aset kripto. Dengan perubahan perlakuan pajak tersebut, daya saing industri […]
-
Kemendag sebut pajak e-commerce tak beratkan pelaku UMKM
Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut rencana pemerintah untuk menerapkan pajak terhadap pelaku usaha di niaga elektronik atau e-commerce tidak akan memberikan dampak terhadap kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menyampaikan penerapan pajak tersebut dinilai cukup adil, sehingga skema perpajakan antara pedagang daring dan luring berlaku sama. […]
-
Ada Perubahan Tarif Pajak Kripto, Ini Kata OJK
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto memberikan kepastian hukum serta pengaturan yang lebih jelas terhadap aset kripto yang selama ini perkembangannya sangat pesat. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital, dan Aset […]
-
Manipulasi SPT PPN, Direktur Perusahaan Divonis 2 Tahun Penjara
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman pidana kepada PT TE sekaligus 2 pengurusnya yang berinisial BS dan PM. Terdakwa PT TE sekaligus BS dan PM selaku pengurus dinyatakan terbukti sengajamenyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar pada masa pajak April danDesember 2018. “Berdasarkan hasil persidangan terdakwa PT TE serta BS dan PM sebagai pengurusterbukti […]
WA only