NEWS
-
Pemerintah rilis aturan baru pajak kripto, Tokocrypto siap beradaptasi
Salah satu platform perdagangan aset kripto, Tokocrypto menyampaikan pihaknya telah siap untuk beradaptasi terhadap aturan baru pajak kripto yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025. Menanggapi kebijakan itu, CEO Tokocrypto Calvin Kizana memberikan apresiasi atas terbitnya PMK 50/2025 yang menandai pengakuan lebih besar terhadap aset kripto sebagai aset keuangan digital. […]
-
Bukan Lagi PPh Final, Penambang Kripto Sekarang Kena Tarif Umum
Pemerintah melalui PMK 50/2025 mengatur bahwa kegiatan menamabang (mining) aset kripto kini tidak lagi kena PPh final yang semula tarifnya sebesar 0,1%. Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan kegiatan menambang aset kripto bukan transaksi jual beli. Oleh karena itu, penghasilan yang diterima penambang kripto dikenakan PPh berdasarkan tarif umum. “Kenapa mining ini […]
-
DJP: Penggunaan Deposit Pajak Tak Ganggu Postur Penerimaan
Maraknya penggunaan deposit pajak oleh wajib pajak telah menimbulkan lonjakan pada penerimaan pajak lainnya. Pada semester I/2025, penerimaan pajak lainnya bertumbuh 1.550,6% dengan nilai realisasi mencapai Rp61,3 triliun. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan lonjakan deposit pajak tidak mengganggu postur penerimaan mengingat setiap wajib pajak yang menggunakan deposit pajak telah mengungkapkan […]
-
Pajak Emas Diregulasi Ulang, Beban DJP dan Bank Bulion Berkurang
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menjamin penerbitan PMK 51/2025 dan PMK 52/2025 yang mengatur aspek pemajakan atas kegiatan usaha bulion akan memberikan manfaat bagi wajib pajak. Bimo mencontohkan beban bank bulion menjadi berkurang dengan adanya penurunan tarif pungutan PPh Pasal 22 menjadi 0,25% atas pembelian emas batangan dari supplier emas. “Manfaatnya, beban lembaga jasa keuangan akan […]
-
Termasuk Pajak Kripto, Ini Aturan Perpajakan yang Terbit Juli 2025
Pada penghujung Juli 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan 5 peraturan menteri keuangan (PMK) baru. Pada dasarnya, peraturan-peraturan tersebut berkaitan dengan ketentuan perpajakan atas kegiatan usaha bulion, impor emas batangan, dan transaksi perdagangan aset kripto. Selain kelima PMK itu, ada pula peraturan baru yang menjadi dasar penunjukkan marketplace sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) Pasal […]
WA only