Mindblown: a blog about philosophy.
-
Nggak Percaya Ekonomi RI Bangkit? Sri Mulyani Punya Buktinya!
Denyut pemulihan ekonomi Indonesia semakin terkonfirmasi. Ini terlihat dari setoran pajak yang terus membaik. Penerimaan pajak menggambarkan gerak ekonomi. Sebab pajak dibayarkan kala terjadi tambahan kekayaan (Pajak Penghasilan/PPh) atau saat terjadi transaksi (Pajak Pertambahan Nilai/PPN). Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, melaporkan setoran pajak pada Januari-September 2021 adalah Rp 850,1 triliun atau 69,1% dari target. Naik 29% […]
-
Kontribusi Nyata Kelapa Sawit Jaga Kedaulatan Ekonomi RI
Kementerian Perindustrian menilai sektor industri sawit menjadi salah satu prioritas nasional yang patut untuk diperhatikan. Salah satunya yakni dengan menjaga kualitas keberlanjutan pertumbuhan industri sawit. Data Kementerian Perindustrian mencatat, pada 2020, total produksi minyak sawit nasional mencapai 52,14 juta ton. Dengan capaian produksi tersebut, sektor industri sawit mampu menyumbang devisa ekspor lebih dari Rp300 triliun. […]
-
Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital
Digitalisasi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada aplikasi Approweb masih terus berlangsung. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan digitalisasi SP2DK sudah dilakukan sejak tahun lalu. Menurutnya, proses tersebut masih terus berlanjut pada tahun ini. “Sampai saat ini proses digitalisasi SP2DK masih berjalan,” katanya, dikutip pada Minggu (24/10/2021). […]
-
Tarif PPh Badan Dikurangi 30% untuk Perusahaan Terdampak Pandemi
Komite Tetap Majelis Nasional Vietnam menetapkan pengurangan 30% tarif pajak penghasilan (PPh) badan. Pengurangan diberikan untuk wajib pajak badan yang memiliki penghasilan kurang dari VNĐ200 miliar (sekitar Rp 124 miliar). Kebijakan ini untuk mendorong bisnis dan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Namun, tidak semua perusahaan dapat memanfaatkan insentif tersebut. “Pengurangan [tarif pajak] ini tidak berlaku […]
-
Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak
Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menambahkan ketentuan tentang penunjukan pihak lain sebagai pemotong/pemungut pajak. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 32A UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) s.t.d.t.d UU HPP. Pasal baru ini memberikan wewenang kepada menteri keuangan untuk menunjuk pihak lain sebagai pemotong/pemungut pajak. “Menteri keuangan menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, […]
Got any book recommendations?
WA only