Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ini Risiko Kerugian Jika Kesepakatan Global Pajak Digital Tak Tercapai
Konsensus pemajakan ekonomi digital di bawah koordinasi OECD gagal tercapai pada tahun ini. Jika konsensus masih tetap tidak bisa dicapai pada tahun depan, akan ada risiko berupa kerugian fiskal dan ekonomi di banyak negara. Senior Tax Adviser Kantor Perwakilan OECD Jakarta Andrew Auerbach mengatakan sudah ada kalkulasi dampak ekonomi jika konsensus bisa dicapai tahun depan. […]
-
Akhirnya Terbit! PMK Insentif Pajak Kegiatan Litbang
JAKARTA, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya menerbitkan peraturan mengenai pemberian insentif supertax deduction untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang). Dalam Pasal 2 ayat (1) PMK tersebut kembali ditegaskan kepada wajib pajak yang melakukan kegiatan litbang tertentu di Indonesia, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan litbang tertentu di […]
-
Usulan Menperin: Pajak Mobil Baru Dihapus, Pajak Mobil Bekas Dinaikkan
Usulan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengenai pembebasan sementara atas pajak mobil baru masih menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Senin (19/10/2020). Agus menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait dengan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Usulan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tentang pembebasan pajak […]
-
Sambut 2021, Pemerintah Rombak Kebijakan Perpajakan
Pemerintah Irlandia melakukan perubahan besar kebijakan perpajakan untuk tahun fiskal 2021 dengan kombinasi aturan relaksasi dengan upaya mobilisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Menkeu Irlandia Paschal Donohoe mengatakan perubahan kebijakan perpajakan mencakup banyak aspek. Menurutnya, tahun depan perubahan kebijakan mencakup PPN, PPh orang pribadi, PPh badan, pajak karbon, cukai rokok dan bea meterai. “Selain itu […]
-
Sistem Pemungutan Pajak: Fiskus Menjaring Berdasar Nomor KTP
JAKARTA – Pemerintah menggodok aturan pendataan dengan cara paling mudah untuk memperluas data wajib pajak. Langkah revisi aturan ini seiring tidak semua warga Indonesia memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Konsep yang sedang dimatangkan yakni penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) yang ada di kartu tanda penduduk (KTP). Dengan mengadopsi NIK, maka pencatatan dan pelaporan pada faktur pajak memiliki opsi dengan NPWP atau NIK. Regulasi ini diyakini untuk memudahkan dan memberikan keadilan […]
Got any book recommendations?