NEWS
-
PER-8/PJ/2025 Berlaku 21 Mei 2025, Peraturan Dirjen Pajak Ini Dicabut
Ditjen Pajak (DJP) resmi mencabut Peraturan Dirjen Pajak No. PER-51/PJ/2009. Beleid itu sebelumnya mengatur tentang besaran kupon makanan/minuman bagi pegawai, penetapan daerah tertentu, serta batasan sarana dan fasilitas di lokasi kerja. Pengaturan ketentuan dalam PER-51/PJ/2009 itu berkaitan dengan biaya pemberian natura dan/atau kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja. Pencabutan beleid itu dilakukan […]
-
Ini Jurus Dirjen Pajak Baru untuk Tingkatkan Tax Ratio Indonesia pada 2025
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengungkapkan upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu dalam meningkatkan rasio perpajakan alias tax ratio. Menurutnya, komitmen tersebut sejalan dengan yang telah dituangkan dalam Undang-Undang APBN. Tidak hanya mengandalkan reformasi pada sisi core tax, DJP juga mengedepankan langkah intensifikasi, ekstensifikasi, serta optimalisasi sektor-sektor potensial. “Beberapa kerangka regulasi yang terkait dengan pemajakan […]
-
Bantu UMKM Lokal Pahami Regulasi dan Prosedur Ekspor, DJBC Lakukan Ini
Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) memberikan edukasi dan asistensi kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mengenai regulasi hingga prosedur pelaksanaan ekspor. Kasubdit Humas dan Penyuluhan DJBC Budi Prasetiyo mengatakan petugas akan memastikan pelaku UMKM memiliki akses terhadap informasi dan fasilitas yang dibutuhkan. Dia meyakini upaya ini bisa membawa berbagai produk UMKM tembus pasar […]
-
Bagaimana Alur Pemberian Insentif untuk Kontraktor Hulu Migas?
Pemerintah menyediakan beragam insentif bagi kegiatan usaha hulu migas. Merujuk pada Keptusan Menteri ESDM 199/2021, insentif diberikan untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi migas serta menjaga kelangsungan investasi. Lantas bagaimana alur pemberian insentif bagi kontraktor hulu migas? Masih mengacu pada Kepmen ESDM 199/2021, permohonan insentif diajukan oleh kontraktor kepada SKK Migas dengan alur sebagai berikut. SKK […]
-
Setoran Belum Optimal, Kebijakan Pajak Harus Hati-Hati
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menaikkan tarif pajak. Pasalnya, Indonesia belum mencapai level optimal dalam penerimaan pajak. Ia menjelaskan bahwa negara-negara maju yang merupakan anggota OECD memiliki rasio pajak mencapai 15%-30%. Sementara Indonesia pada tahun lalu hanya mencapai 10,08%. Menurutnya, angka tersebut […]
WA only