NEWS
-
Perseroan Perorangan Tak Bisa Manfaatkan Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak
Ditjen Pajak (DJP) menetapkan perseroan perorangan tidak dapat memanfaatkan fasilitas omzet tidak kena pajak hingga Rp500 juta. Merujuk pada Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-20/PJ/2022, ketentuan omzet tidak kena pajak hingga Rp500 juta hanya berlaku atas wajib pajak orang pribadi, sedangkan perseroan perorangan merupakan wajib pajak badan. “Perseroan perorangan tidak termasuk wajib pajak yang berhak […]
-
Ada Coretax System, WP Berisiko Tinggi akan Jadi Prioritas Pemeriksaan
JAKARTA, Kementerian Keuangan menilai pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax administration system akan mengubah model pengawasan yang dilakukan Ditjen Pajak (DJP) kepada wajib pajak. Staf Ahli Menkeu Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan pembaruan coretax system akan memperkuat basis data dan informasi perpajakan. Melalui sistem ini, DJP akan dapat memprioritaskan pemeriksaan terhadap wajib […]
-
Tindaklanjuti Permohonan WP, Petugas Pajak Tanya Soal Omzet Usaha
BONTANG, KPP Pratama Bontang melakukan verifikasi lapangan dengan meninjau lokasi usaha dua pengusaha kena pajak (PKP) di Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang pada 4 Juli 2022. Petugas dari KPP Pratama Bontang Richard Hasudungan Sihombing mengatakan verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan kesesuaian informasi yang disampaikan oleh PKP saat mengajukan permohonan aktivasi akun PKP dengan […]
-
OECD Perkirakan Pajak Minimum Global Baru Berlaku pada 2024
PARIS, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperkirakan mayoritas yurisdiksi anggota Inclusive Framework baru akan mengimplementasikan pajak minimum global pada 2024. Dalam laporannya, Sekjen OECD Mathias Cormann mengatakan seluruh negara anggota G-7, Uni Eropa, dan beberapa negara G-20 telah bersiap merevisi ketentuan domestiknya masing-masing guna mengadopsi pajak minimum global. “Meski terdapat keterlambatan, implementasi pajak […]
-
Sri Mulyani Gelontorkan Rp25,4 Triliun untuk Transformasi Pemerintahan
Bali: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp25,4 triliun untuk mendukung transformasi digital layanan pemerintah. Ia menyebut dukungan anggaran menjadi sangat penting untuk memanfaatkan perkembangan digital. Ia mengatakan fokus utama di dalam transformasi digital Indonesia, yaitu people, economy, dan government. Menurutnya, tidak mungkin terjadi digitalisasi tanpa membangun infrastruktur yang didukung oleh […]
WA only