NEWS
-
Peraturan Pajak Kripto Terbaru yang Perlu Anda Ketahui
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan ketentuan perpajakan terbaru mengenai aset kripto pada Jumat, 25 Juli 2025. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. “Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2025,” bunyi Pasal 28 PMK Nomor 50 Tahun […]
-
Tarif PPh Kripto Naik Mulai Besok, Cek Potensi Penerimaan yang Masuk ke Kas Negara
Pemerintah resmi menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final atas transaksi aset kripto menjadi 0,21% dari sebelumnya 0,1% hingga 0,2%. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 yang berlaku mulai 1 Agustus 2025. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa kenaikan tarif ini untuk mengompensasi dari pos pajak pertambahan nilai (PPN), […]
-
Parkir Pesawat Diusulkan Jadi Objek Pajak Daerah Baru, Serius Nih?
DPRD Kabupaten Badung, Bali mendorong pemerintah daerah untuk menggali potensi penerimaan pajak baru dari sektor parkir pesawat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Badung menyampaikan usulan tersebut dalam Sidang Paripurna revisi Peraturan Daerah 7/2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Usulan itu dimaksudkan untuk mengerek penerimaan daerah dari sektor parkir […]
-
DJP Optimis Penerimaan Negara Makin Membaik Usai Tarif PPh Kripto Dinaikkan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini aturan baru dari pajak kripto akan meningkatkan penerimaan negara. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal mengatakan, saat ini penerimaan pajak kripto terus mengalami peningkatan. Misalnya saja pada tahun 2024 lalu penerimaan pajak kripto bisa mencapai Rp 500 juta hingga Rp 600 juta. Yon menambahkan, […]
-
Sri Mulyani Atur Ulang Pajak Aset Kripto, PPN Dihapus, PPh Disesuaikan
Pemerintah mengubah ketentuan perpajakan untuk aset kripto lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025. Aturan baru ini berlaku mulai Jumat (1/8/2025). PMK 50/2025 terbit setelah aset kripto tidak lagi dikategorikan sebagai komoditas, melainkan sebagai aset keuangan digital atau digital financial asset. Perubahan klasifikasi ini membuat pengawasan perdagangan aset kripto berpindah dari Badan Pengawas […]
WA only