NEWS
-
Pengusaha Kritik Keras Tax Amnesty III: Lalu Buat Apa Patuh Pajak?
Kalangan pengusaha yang tergabung ke dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan kritikan keras terhadap rencana pemerintah dan DPR untuk kembali menggelar program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III. Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama mengatakan, pemberlakuan kembali program pengampunan pajak yang menjadi rutin digelar itu malah berisiko tinggi menimbulkan moral hazard dan mengurangi kepatuhan […]
-
Aturan Baru, Warga Tak Bayar Pajak Kendaraan Didatangi Polisi di Rumah
Polri menyatakan akan terus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Salah satu pendekatan yang kini tengah dikaji adalah program door to door, yaitu kunjungan langsung ke rumah para penunggak pajak. Program ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat akan kewajibannya sebagai pemilik kendaraan bermotor sekaligus meningkatkan kesadaran mereka dalam membayar pajak. Kepala Seksi Standarisasi […]
-
Tunggu Arahan Presiden Terkait Tax Amnesty III
Direktorat Jendral (Ditjen) Kementrian Keuangan (Kemenkeu) belum memberikan kepastian terkait wacana kebijakan Tax Amnesty Jilid III. Ditjen Pajak akan menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kepala Subdirektorat Pelayanan Perpajakan Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Tirta mengatakan, keputusan kebijakan tersebut sepenuhnya berada di ranah Badan Kebijakan Fiskal […]
-
Praktisi Pajak Ungkap Perubahan Administrasi dari Berlakunya PPN 12 Persen bagi Pelaku Usaha
Pemahaman yang berkembang di masyarakat mengenai tidak adanya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perlu diluruskan. Seyogianya pemerintah telah menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen. Hal itu dikemukakan praktisi pajak Tommy David, Head of Tax and Transfer Pricing Grant Thornton Indonesia. Menurutnya, kini faktanya, tarif PPN telah resmi naik menjadi 12%, tetapi dampak langsung terhadap masyarakat […]
-
DJP Paparkan Progres Perbaikan Layanan Faktur Pajak Coretax, Bagaimana Riilnya di Lapangan?
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memaparkan perkembangan terkini perbaikan layanan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax). Sebelumnya banyak wajib pajak yang mengeluhkan permasalahan pengurusan faktur pada sistem baru yang resmi diterapkan pada 1 Januari 2025 tersebut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan perbaikan telah dilakukan, khususnya yang menyangkut pelayanan penerbitan faktur […]
WA only