NEWS
-
Catat! Ada Pembebasan PBB-P2 untuk Lahan Sawah, Begini Ketentuannya
KARAWANG. Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, memberikan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) untuk tanah persawahan mulai tahun ini. Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengatakan pembebasan PBB diberikan untuk meringankan beban ekonomi para petani. Menurutnya, insentif tersebut hanya akan menyasar kelompok petani yang benar-benar memerlukan bantuan. “Tujuannya agar lahan sawah tidak dialihfungsikan sehingga […]
-
Ekonomi Inggris Diprediksi Tumbuh 0% Pada 2023, OECD Usul Siasat Ini
LONDON. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merekomendasikan kepada Inggris untuk memangkas pajak dan meningkatkan belanja. Pasalnya, Inggris diekspektasikan akan mengalami stagnasi pada 2023 dengan pertumbuhan ekonomi tertahan di level 0%. “Inggris perlu mempertimbangkan untuk memperlambat konsolidasi fiskal guna mendorong pertumbuhan,” tulis OECD, dikutip Jumat (10/6/2022). Pada tahun lalu, pertumbuhan ekonomi di Inggris tercatat […]
-
Pajak Karbon Mulai Berlaku 1 Juli 2022
Peneliti Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Joko Tri Haryanto mengatakan pajak karbon akan diterapkan mulai 1 Juli 2022 mendatang, setelah mendiskusikan implementasinya dengan Dewan Perwakilan Rakyat. “Kami akan mengenakan carbon tax (pajak karbon) Insyaallah akan dimulai per 1 Juli, setelah berkoordinasi dengan DPR,” ujarnya dalam webinar bertajuk ‘Tantangan Sektor Kelistrikan dalam Transisi Energi’, Kamis (9/6). Ia […]
-
Wow, Pertamina Setor Pajak Hingga Rp116,53 Triliun pada 2021
PT Pertamina (Persero) mengeklaim telah membayar pajak sampai dengan Rp116,53 triliun pada 2021. Berdasarkan Laporan Tahunan Pertamina 2021, perusahaan menyebut terus berupaya meningkatkan kontribusi pada penerimaan negara. Setoran pajak Pertamina pada 2021 juga naik 25,8% dari tahun sebelumnya senilai Rp92,66 triliun. “Pembayaran pajak Pertamina terdiri dari PPh potong/pungut, pajak dibayar di muka, PPN keluaran, custom/bea […]
-
Mengapa Natura Perlu Jadi Objek Pajak? Begini Penjelasan Gamblangnya
MALANG. UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) memperkenalkan fringe benefit tax dalam sistem perpajakan Indonesia dengan menetapkan natura dan kenikmatan sebagai objek pajak. Melalui penetapan natura sebagai objek pajak, pemerintah mengharapkan terciptanya persamaan perlakuan antara penghasilan dalam bentuk uang dan penghasilan dalam bentuk fasilitas yang diterima oleh karyawan dari perusahaan. “Tidak fair kalau yang satu dapat penghasilan berbentuk gaji, yang […]
WA only