NEWS
-
Skema PTKP Sudah Disiapkan Ditjen Pajak
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah menyiapkan sejumlah skenario terkait wacana kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Skenario tersebut bahkan telah disampaikan kepada Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan. “Skenarionya sudah kami sampaikan ke DJSEF. Nanti DJSEF sampaikan juga di dalam forum dengan Kemenko Perekonomian,” kata Direktur Jendral (Ditjen) Pajak Bimo Wijayanto, Kamis (1/10). […]
-
Tekan Fiskal, Insentif Pajak Perlu Evaluasi
Belanja perpajakan tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp 576,4 triliun, naik 6,3% dari tahun lalu Gelontoran insentif pajak pemerintah semakin besar. Di satu sisi, insentif tersebut diharapkan menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi. Namun di sisi lain, kemampuan fiskal berisiko semakin tertekan. Sejumlah fasilitas telah memiliki dasar hukum dan berjalan. Pertama, pajak penghasilan (PPh) […]
-
Beban Target Tinggi Pajak Konsumsi
Kendati masih tingginya tekanan ke konsumsi dan daya beli, pemerintah justru membidik target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp1.126,1 triliun. Target tersebut naik 13,4% (YoY) dari proyeksi realisasi pajak konsumsi 2026 dan pertumbuhannya tertinggi di antara seluruh kelompok utama jenis pajak. Target penerimaan PPN dan PPnBM pada […]
-
PTKP Bakal Naik, DJP Siap Cari Basis Pajak Baru untuk Jaga Penerimaan
JAKARTA. Ditjen Pajak (DJP) menilai terdapat ruang bagi pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan kenaikan PTKP memang berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Namun, dia optimistis potensi penurunan penerimaan tersebut dapat diimbangi melalui peningkatan kepatuhan, perluasan basis pajak, dan penguatan kinerja coretax system. “Sebenarnya kita enggak perlu terlalu khawatir […]
-
Lima Bank dan Satu Fintech Jadi Pemungut PPN Digital, Ini Daftarnya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menunjuk enam penerbit dalam implementasi Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Keenam penerbit tersebut terdiri atas lima bank dan satu perusahaan teknologi finansial (fintech). Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, SPP-TDLN telah mulai diimplementasikan sejak 25 September 2026. Keenam penerbit tersebut berperan dalam memfasilitasi pemungutan […]
WA only