NEWS
-
Pengenaan Pajak Bakal Turunkan Minat Lender Mendanai Fintech P2P Lending?
JAKARTA. Pengaturan terhadap Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai nampaknya berdampak kepada minat para lender untuk memberikan pendanaannya ke fintech P2P lending. Secara rinci, lender bakal dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 15% dari jumlah bruto bunga jika dia merupakan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Lalu, pemberi pinjaman dikenakan PPh Pasal 26 […]
-
Pajak Fintech Disebut Akan Menurunkan Minat Lender Mendanai P2P Lending
JAKARTA. Pengaturan terhadap Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai nampaknya berdampak kepada minat para lender untuk memberikan pendanaannya ke fintech P2P lending. Secara rinci, lender bakal dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 15% dari jumlah bruto bunga jika dia merupakan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Lalu, pemberi pinjaman dikenakan PPh Pasal 26 […]
-
Harga Jual yang Relatif Mahal jadi Tantangan Pengembangan Mobil Listrik di Indonesia
Tren kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak serta merta membuat permintaan mobil listrik melejit. Masih ada sejumlah tantangan dalam pengembangan ekosistem kendaraan elektrifikasi di Indonesia. Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto mengatakan, salah satu kendala utama pengembangan mobil listrik saat ini adalah biaya produksinya yang relatif masih mahal, sehingga berdampak […]
-
Kemendagri Dorong Pemda Perluas Pungutan Pajak Daerah
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengatakan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi. Dia menuturkan, ekstensifikasi berarti memperluas pajak dan retribusi daerah yang belum dipungut. “Optimalisasi pajak dan retribusi daerah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi berarti memperluas pajak daerah dan retribusi […]
-
Kanwil DJP Jakarta Selatan I Sudah Kantongi PPh Rp 190,28 Miliar dari Tax Amnesty
Jumlah wajib pajak yang melaporkan hartanya lewat Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II di Kantor Wilayah Jakarta Selatan I makin bertambah. Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I Dionysius Lucas Hendrawan menyebut, hingga 5 Juni 2022 pukul 12.00 WIB, sebanyak 531 wajib pajak di Kanwil Jakarta Selatan I sudah mengikuti PPS dengan surat […]
WA only