NEWS
-
Sri Mulyani Terapkan Aturan Baru Pajak Emas Jumat Besok, Ini Isinya
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberlakukan aturan baru pajak emas mulai Jumat (1/8) besok. Aturan berbentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 52 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan dan/ Atau Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas dan/atau Batu Permata […]
-
Bos DJP Ungkap Manfaat Digital ID & Payment ID, Wajib Pajak Siap-Siap!
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan perihal penyelarasan data wajib pajak, berupa NIK dan NPWP, dengan Digital ID. Penyelarasan ini ditandai dengan penyerahan data penduduk dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Adapun, dikutip dari Permendagri No. 72 Tahun 2022, Digital ID adalah KTP-el berbentuk digital […]
-
Catat! PPh Kripto Resmi Naik mulai Hari Ini
Tarif Pajak Penghasilan (PPh) final atas transaksi aset kripto resmi naik per hari ini, Jumat (1/7/2025). Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025. Secara rinci, Pajak Penghasilan (PPh) final naik dari 0,1%-02% menjadi 0,21% untuk perdagangan kripto domestik. Sementara itu, transaksi yang melibatkan platform asing akan dikenakan tarif 1%. “Masa […]
-
Penerimaan Pajak Digenjot lewat Integrasi Digital ID dan NIK
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus menggenjot optimalisasi penerimaan negara melalui penguatan data wajib pajak. Salah satu langkah strategisnya adalah memperbarui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), terutama dalam pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi ke dalam Digital ID atau Identitas Kependudukan Digital. “Dari sisi perpajakan, Digital ID ini akan sangat […]
-
PPh Kripto Dinaikkan Jadi 0,21%, Ini Penjelasan Dirjen Pajak
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan alasan pemerintah menaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 final dari 0,1% untuk aset kripto legal menjadi 0,21%. Ia menjelaskan, kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 yang berlaku mulai 1 Agustus 2025 itu untuk mengompensasi penghilangan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap aset […]
WA only