NEWS
-
Pelaku usaha perlu sesuaikan administrasi perpajakan pascakenaikan PPN
Perusahaan konsultan Grant Thornton Indonesia mengingatkan pelaku usaha untuk segera melakukan penyesuaian administrasi perpajakan pascakenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Head of Tax and Transfer Pricing Grant Thornton Indonesia Tommy David mengakui, penyesuaian administrasi dalam proses pembuatan faktur pajak menjadi tantangan utama bagi penjual atau pelaku usaha. […]
-
Coretax Baru Dimulai untuk SPT 2025, Pelaporan Spt Tahun Ini Masih Pakai DJP Online
Pegawai melayani wajib pajak (WP) yang akan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak di pusat perbelanjaan, Medan, Sumatera Utara. Senin (25/3/2024). Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan peraturan mengenai tata cara Pelaporan SPT Tahunan 2024. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan pengumuman yang mengatur mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Hal tersebut […]
-
DJP Rilis Pengumuman soal Pelaporan SPT Tahunan, Ada 4 Poin Penting
Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan Pengumuman No. PENG-9/PJ.09/2025 tentang Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti menyatakan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan tahun pajak 2024. Pertama, mengenai sarana yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan. “Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 […]
-
DJP Ingatkan 4 Hal Penting Ini Sebelum Lapor SPT Tahun Ini
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membagikan pengumuman penting perihal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2024 yang akan dilaksanakan tahun ini. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP, Dwi Astuti menegaskan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan wajib pajak orang pribadi dan badan. Pertama, pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 dan […]
-
Kewenangan Ditambah, Ketentuan Penelitian Keberatan Diatur Ulang
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 118/2024 mengatur kembali aturan penyelesaian keberatan wajib pajak. Pengaturan ulang tersebut di antaranya berupa penambahan jenis tindakan yang bisa dilakukan dirjen pajak saat meneliti keberatan yang diajukan wajib pajak. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) PMK 118/2024, dirjen pajak akan menindaklanjuti pengajuan keberatan yang memenuhi syarat dengan melakukan penelitian. Dalam melakukan penelitian […]
WA only