NEWS
-
Tarif PPN 12% untuk Barang Mewah Berdampak Sangat Terbatas ke Penerimaan Negara
Pemerintah akan mulai memberlakukan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% khusus untuk barang mewah pada Januari 2025. Meski demikian, kebijakan ini dinilai tidak akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan negara. Raden Agus Suparman, Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia menjelaskan bahwa penerapan tarif PPN 12% hanya untuk barang mewah memiliki dampak yang sangat […]
-
Sri Mulyani Incar Pendapatan Negara Rp3.005 Triliun di 2025
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.005,12 triliun di 2025. Terdiri dari penerimaan pajak Rp2.189 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp301,60 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp513,63 triliun, dan penerimaan hibah Rp0,6 triliun. Kemudian, alokasi belanja negara sebesar Rp3.621,31 triliun, di mana belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.701,4 triliun dan transfer ke […]
-
Kenaikan PPN 12% Momentum Pemerintah Belanjakan Uang Pajak Lebih Bijak
Kenaikan tarif PPN dinilai menjadi momentum yang baik bagi pemerintah untuk membenahi penggunaan uang pajak. Founder DDTC Darussalam mengatakan kenaikan tarif PPN berarti menambah beban pajak pada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dapat mempertukarkan kebijakan kenaikan tarif PPN ini dengan komitmen membelanjakan uang pajak secara lebih bijak. “Kenaikan tarif PPN ini seharusnya dapat dipertukarkan dengan […]
-
Merumuskan kebijakan pajak berkeadilan
Pemerintah dan DPR akhirnya membuka ruang negosiasi dalam pertimbangan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. Pengenaan tarif pajak ini direncanakan bakal bersifat selektif ke komoditas tertentu, yang utamanya menyasar kelompok barang mewah. Sementara kelompok barang dan jasa umum yang berhubungan dengan kebutuhan kelompok menengah bawah akan tetap bertahan dengan tarif lama. Keputusan […]
-
Insentif Pajak Bakal Disesuaikan, DJP Lirik Negara Tetangga
Ditjen Pajak (DJP) berencana menyesuaikan skema insentif pajak guna menindaklanjuti pemberlakuan pajak minimum global dengan tarif efektif sebesar 15% sebagaimana dimaksud dalam Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE). Direktur Perpajakan Internasional DJP Mekar Satria Utama mengatakan Indonesia akan merevisi insentif pajak yang berlaku dengan memperhatikan insentif-insentif yang diberlakukan oleh negara tetangga. “Ini adalah hal-hal […]
WA only