NEWS
-
Daerah Ini Bakal Naikkan Tarif PBB Atas Lahan Telantar
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-Naker) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Nusa Tenggara Barat, mewacanakan kenaikan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 2 kali lipat. Kenaikan tarif PBB itu bakal diterapkan atas lahan telantar yang dikuasai investor. Sekretaris DPMPTSP-Naker KLU Erwin Rahadi menyebut jumlah lahan telantar di wilayah Lombok […]
-
Barang Bawaan Jemaah Haji Bebas Pajak dan Bea Masuk Mulai 6 Juni
Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membebaskan bea masuk dan sederet pajak atas barang bawaan jemaah haji dari Tanah Suci. Ini sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2025 selaku revisi PMK Nomor 203/PMK.04/2017. Beleid yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani itu bakal resmi berlaku mulai 6 Juni 2025. “Kebetulan […]
-
Restitusi Naik, Penerimaan Pajak di Sumbar hingga April 2025 Terkontraksi 12,34%
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatra Barat dan Jambi mencatat realisasi penerimaan pajak neto di wilayah Provinsi Sumbar periode Januari sampai dengan April tahun 2025 mencapai Rp1,22 triliun. Kepala Kanwil DJP Sumbar dan Jambi Arif Mahmudin Zuhri mengatakan penerimaan pajak neto tersebut terkontraksi 12,34% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan oleh […]
-
Hingga April 2025, Penerimaan Pajak DJP Jaksel II Capai Rp23 Triliun
Realisasi penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Ditjen Pajak Kanwil DJP Jakarta Selatan II hingga April 2025 tercatat sudah mencapai Rp23,53 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 30,22% dari target yang ditetapkan atas Kanwil DJPJakarta Selatan II senilai Rp77,87 triliun. “Hal tersebut menunjukkan tren positif, pertumbuhan penerimaan secara bruto yang mulai pulih pada bulan Maret lalu 2,4% […]
-
OECD: Indonesia Harus Segera Reformasi Pajak
Sekretaris Jenderal Organization for Economic and Co-Operation Development Angela Gurria mendorong Indonesia segera melakukan reformasi pajak untuk meningkatkan pendapatan negara. Menurut Gurria, pendapatan Indonesia terlalu kecil untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. “Indonesia harus meningkatkan basis pajak untuk memperkuat penerimaan,” ucap Gurria di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 24 Oktober 2016. OECD menilai […]
WA only