Mindblown: a blog about philosophy.
-
Jokowi Bakal Jorjoran Beri Insentif Pajak, Efektif Dongkrak Ekonomi?
Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato nota keuangan dan RAPBN 2021, menyampaikan, bakal memberikan sejumlah insentif perpajakan guna mendongkrak percepatan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi virus Corona. Oleh sejumlah pihak, kebijakan ini dipandang positif. Kebijakan insentif pajak perlu dilakukan untuk membantu likuiditas wajib pajak badan maupun perorangan. “Insentif pajak akan sangat membantu kalangan dunia […]
-
Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19
JAKARTA, – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, penerapan omnibus law RUU Perpajakan diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Selain itu, omnibus law tersebut juga diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi dan daya saing nasional. “Penerapan omnibus law perpajakan diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan daya saing nasional, mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19, serta memacu […]
-
Sengketa Pengkreditan Pajak atas PPN Tidak Dipungut
RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa pajak mengenai pengkreditan atas pajak pertambahan nilai (PPN) tidak dipungut. Perlu dipahami, wajib pajak merupakan bentuk usaha tetap (BUT) dari suatu perusahaan yang berdomisili di Australia, selanjutnya disebut X Co. Salah satu pekerjaan yang dilakukan wajib pajak berkaitan dengan kontrak kerja sama yang dibuat oleh X Co […]
-
Target Perpajakan 2021: Meningkat 5,8%
JAKARTA. Pemerintah memasang target penerimaan perpajakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 mencapai Rp 1.481,9 triliun. Angka ini meningkat 5,5% dibanding outlook penerimaan perpajakan tahun ini. Secara terperinci, target penerimaan pajak dalam RAPBN 2021 sebesar Rp 1.268,5 triliun, tumbuh 5,8% year on year (yoy). Sementara target penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 213,4 […]
-
Menyoal Pajak Transaksi Digital Luar Negeri
Pandemi Covid-19 menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan penurunan penerimaan negara, sehingga pemerintah Indonesia menempuh kebijakan “dua sisi mata uang” dalam kebijakan fiskal. Pemerintah memberikan insentif perpajakan bagi pengusaha agar mampu bertahan melewati krisis ekonomi akibat pandemi. Di sisi lain pemerintah memperluas basis pajak dengan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri […]
Got any book recommendations?
WA only