Mindblown: a blog about philosophy.
-
Menggali Potensi Pajak dan Mengawasi Transaksi Aset Kripto
SUDAH lebih dari setahun pemerintah menetapkan negara dalam status darurat Covid-19, tepatnya sejak Keputusan Presiden No. 12 /2020 terbit pada 13 April tahun lalu. Perekonomian mengalami resesi dengan pertumbuhan ekonomi minus 2,07% pada 2020. Pada kuartal I/2021, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia masih terkontraksi 0,7% secara tahunan. Selanjutnya, pada kuartal II/2021, ekonomi rebound dengan capaian pertumbuhan 7,07%. […]
-
Waduh, Penerimaan Pajak Ini Masih Berisiko Tinggi pada Tahun Depan
Upaya pencapaian target penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2022 masih akan dibayangi risiko tidak pulihnya pos jenis pajak tertentu. Kendati perekonomian diproyeksi akan tumbuh sekitar 5% hingga 5,5% pada tahun depan, beberapa jenis penerimaan pajak diestimasi masih akan sulit untuk rebound ke level sebelum masa pandemi Covid-19. Pos yang dimaksud bagian dari pajak penghasilan (PPh). “Beberapa jenis pajak […]
-
Pemerintah samakan dokumen tertentu dengan faktur pajak, ini poin pengaturannya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatur ulang jenis dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Pengaturan kembali tersebut di antaranya meliputi: – Perubahan klausul untuk Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan kewajiban mencantumkan identitas pemilik barang. – Penambahan dokumen bukti penerimaan pembayaran (setruk) yang dibuat oleh penyelenggara distribusi atas penjualan pulsa atau penerimaan […]
-
DPR akan undang para pengusaha untuk bahas RUU KUP di raker selanjutnya
Anggota Komixi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengatakan lanjutan pembahasan penyusunan Rancangan Undang-Undang Perubahan kelima Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP) pada rapat kerja (raker) selanjutnya akan dilakukan diskusi dengan para pelaku usaha. “Sebelumnya kan sudah ada masukan dari ahli seperti Direktorat Jenderal Pajak dan nanti pada 18 Agustus akan kita susun agenda untuk […]
-
Tahun depan PPh badan turun menjadi 20%, begini penjelasan Sri Mulyani
Tahun depan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan akan turun menjadi 20%, dari yang berlaku di tahun ini sebesar 22%. Penurunan tarif pajak korporasi ini menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menetapkan target penerimaan pajak tahun depan. Adapun penurunan tarif PPh Badan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah […]
Got any book recommendations?
WA only