Mindblown: a blog about philosophy.

  • DJP: Data Semua Wajib Pajak Dianalisis, Tanpa Terkecuali

    DJP: Data Semua Wajib Pajak Dianalisis, Tanpa Terkecuali

    Data semua kelompok wajib pajak akan masuk dalam aplikasi pengawasan berbasis data analisis yang dimiliki Ditjen Pajak (DJP). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (2/8/2021). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan analisis data dilakukan secara holistik. Pengawasan tidak hanya tertuju pada kelompok tertentu, seperti orang kaya […]

  • DPR Pantau Dinamika Pencapaian Konsensus Global Pajak Digital

    DPR Pantau Dinamika Pencapaian Konsensus Global Pajak Digital

    Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengaku akan terus memantau perkembangan pencapaian konsensus global pajak digital, termasuk posisi Indonesia. Hendrawan mengungkapkan hingga akhir Juli 2021, belum ada agenda rapat yang spesifik membahas perkembangan upaya pencapaian konsensus pajak digital. Menurutnya, Komisi XI DPR memberikan ruang kepada pemerintah untuk menentukan posisi Indonesia dalam proses perundingan. “Belum ada […]

  • Pengurangan Pajak Direncanakan untuk Riset Baterai dan Vaksin

    Pengurangan Pajak Direncanakan untuk Riset Baterai dan Vaksin

    Pemerintah Korea Selatan berencana memberikan insentif pajak senilai KRW1,16 triliun atau sebesar Rp14,5 triliun untuk riset dan pengembangan baterai, chip semikonduktor, hingga vaksin. Adapun perubahan terkait dengan ketentuan perpajakan, yang turut memuat pemberian insentif, masih disusun Pemerintah Korea Selatan. Usulan perubahan akan diserahkan kepada parlemen sebelum 3 September 2021. “Aturan ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan […]

  • Pengusaha Minta Kebijakan Perpajakan Pemerintah Pro Dengan Rakyat Dan Usaha Kecil

    Pengusaha Minta Kebijakan Perpajakan Pemerintah Pro Dengan Rakyat Dan Usaha Kecil

    KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. World Bank menilai, Indonesia perlu menurunkan ambang batas (threshold) pengusaha kena pajak (PKP) untuk meningkatkan basis pajak dari aktivitas ekonomi digital.  Menurut Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen, ambang batas saat ini yang sebesar Rp 4,8 miliar per tahun masih terlalu besar dan ditinjau ulang.  Kahkonen menyarankan, pemerintah […]

  • Pembebasan Pajak PMK 92/2021 Juga Bisa untuk Barang Bawaan Penumpang

    Pembebasan Pajak PMK 92/2021 Juga Bisa untuk Barang Bawaan Penumpang

    Melalui PMK 92/2021, otoritas mengatur pemberian fasilitas fiskal atas impor barang yang diperlukan untuk penanganan Covid-19. Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga Bea Cukai Syarif Hidayat mengatakan fasilitas tersebut dapat berlaku atas impor lewat barang kiriman dan barang yang dibawa penumpang dari luar negeri. Meski demikian, ketentuannya sedikit berbeda dengan skema pemasukan barang lainnya. “Dalam hal barang […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only