NEWS
-
Kripto Jadi Aset Keuangan, PMK Pajak Kriptoakan Direvisi
Ditjen Pajak (DJP) akan merevisi regulasi mengenai pemajakan atas aset kripto, yakni Peraturan Menteri Keuangan PMK 81/2024. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan revisi PMK 81/2024 diperlukan mengingat PMK tersebut masih mengategorikan aset kripto sebagai komoditas. “Dulu kami mengatur mengatur aset kripto sebagai bagian dari komoditas. Kemudianketika dia beralih menjadi financial instrument maka aturannya harus kita […]
-
DJP Jadikan Taxpayers Charter sebagai Acuan Integritas Layanan Pajak
Piagam wajib pajak (taxpayers charter) akan menjadi pedoman etika layanan, acuan transparansi, serta sarana penguatan hubungan DJP dan wajib pajak.Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu 23/7/2025. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan taxpayers charter merupakan bentuk komitmen DJP dalam meningkatkan kualitas layanan perpajakan bagi wajib pajak. Dia pun berharap pegawai […]
-
DJP Gencarkan Edukasi Pemungutan Pajak ke Marketplace dan Merchant
Penyelenggara marketplace akan segera ditunjuk untuk melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas penghasilan yang diterima pedagang online di marketplace tersebut. Ketentuan penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak telah diatur dalam PMK 37/2025. Jelang penerapan kebijakan tersebut, Ditjen Pajak (DJP) bakal menggencarkan edukasi sekaligus memantau kesiapan para penyelenggara marketplace. “Tentunya edukasi akan berjalan terus. Dengan para marketplace […]
-
Bikin Bupot Unifikasi di Coretax, Apa yang Perlu Dicermati WP?
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Denpasar menyelenggarakan acara edukasi pajak dengan tema Pembuatan Bukti Pemotongan Unifikasi dan SPT Masa Unifikasi di Coretax pada 25 Juni 2025. Penyuluh pajak dari KPP Madya Denpasar Kadek Surianingsih mengatakan terdapat hal-hal yang perlu dicermati wajib pajak pada SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-11/PJ/2025. […]
-
Tak Manfaatkan Izin Pembukuan Bahasa Inggris, WP Harus Beri Tahu DJP
Wajib pajak yang berencana untuk tidak memanfaatkan izin penyelenggaraan pembukuan dengan bahasa Inggris harus menyampaikan pemberitahuan kepada direktur jenderal (dirjen) pajak. Merujuk pada Pasal 28 Peraturan Dirjen Pajak No. PER-8/PJ/2025, wajib pajak harus menyampaikan pemberitahuan apabila tidak memanfaatkan izin penyelenggaraan pembukuan dengan Bahasa Inggris, sebelum dimulainya tahun pajak yang tercantum dalam pemberitahuan keputusan izin. “Pemberitahuan […]
WA only