NEWS
-
Pengamat: Belanja Perpajakan Tahun Ini Naik Jadi Rp 275 Triliun
JAKARTA. Pemerintah melanjutkan insentif perpajakan pada tahun ini. Kebijakan ini agar tetap menjaga kestabilan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Pemberian insentif perpajakan tersebut membuat pemerintah harus mengeluarkan belanja perpajakan atau tax expenditure. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Reasearch Institute (TRI) Prianto Budi Saptono memproyeksi, belanja perpajakan pemerintah selama 2022 akan sebesar Rp 275 triliun. Proyeksi ini naik dari […]
-
Ditjen Pajak Beberkan Penyebab Bukti Potong Tidak Masuk ke Sistem
Ditjen Pajak (DJP) menyampaikan bahwa dalam layanan aplikasi e-form terkadang bukti pemungutan/pemotongan belum otomatis masuk dalam sistem otoritas. Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Sebagai informasi, data pelaporan pajak yang terdapat dalam aplikasi e-form antara lain bukti pemungutan/pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), dan sebagainya. “Perlu diingat bahwa […]
-
Baru Terbit! Begini Aturan Tarif Pajak Penghasilan dan PPN Aset Kripto
Kementerian Keuangan akhirnya menerbitkan regulasi mengenai PPN dan juga pajak penghasilan atas aset kripto. Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 68/2022. Dalam bagian penjelasan, disebutkan penghasilan dari perdagangan aset kripto merupakan tambahan kemampuan ekonomis dan merupakan objek pajak sesuai dengan UU Pajak Penghasilan. Dari segi PPN, penyerahan aset kripto juga merupakan objek […]
-
Mulai 1 Mei, Sri Mulyani Kenakan PPh dan PPN Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto
JAKARTA. Akhirnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan 14 peraturan menteri keuangan (PMK) terkait dengan pajak pertambahan nilai (PPN) setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang juga sejalan dengan kenaikan tarif PPN 11% yang diterapkan pada 1 April 2022. Salah satu dari PMK tersebut terkait dengan pemberlakuan […]
-
Mulai 1 Mei, Pemberi Pinjaman Pinjol Kena Pajak Penghasilan
Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani mengenakan pajak kepada mereka yang memberikan pinjaman (lender) pinjaman online (pinjol). Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyelenggara Teknologi Finansial. Aturan ini berlaku mulai 1 Mei 2022. Dalam pasal 3 beleid itu disebutkan pemberi pinjaman (lender) dalam negeri yang […]