Mindblown: a blog about philosophy.
-
Layanan NPWP Diperluas, Wajib Pajak Bisa Daftar di Bank
MEDAN – Direktorat Jenderal Pajak dan empat bank badan usaha milik negara yang tergabung dalam Himbara melaksanakan peluncuran integrasi layanan dalam bentuk aplikasi validasi dan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pada kesempatan tersebut Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak, menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin antara DJP dan Himbara, dan mengharapkan kerja […]
-
Kemenkeu, Bakal Menaikan Besaran Diskon PPh Pasal 25
JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menaikkan persentase diskon angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25. Besaran diskon, selama ini sebesar 30 persen. “Pengurangan angsuran PPh 25 akan dibuat lebih besar. Kalau sekarang 30 persen, itu akan dinaikkan lagi,” kata Kepala Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu dalam video daring, kemarin (24/7). Dia mengatakan, untuk […]
-
Mulai 23 Agustus, Pemerintah Bebaskan PPN Jasa Perjalanan Haji dan Umroh
JAKARTA – Kabar baik bagi calon jamah haji dan masyarakat yang ingin beribadah ke berbagai pusat agama di luar negeri, karena mulai bulan depan pemerintah membebaskan jasa perjalanan keagamaan dari pajak pertambahan nilai (PPN). Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.92/PMK.03/2020 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 22 Juli 2020 […]
-
Pengamat: Kelas Menengah Juga Perlu Stimulus Tunai
Jakarta — Untuk mendorong konsumsi masyarakat yang masih melemah akibat pandemi Covid-19, ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal sepakat bahwa program jaring pengaman sosial perlu diperluas kepada kelompok menengah. Namun bantuannya tidak dalam bentuk sembako, melainkan berbentuk uang cash atau tunai agar bisa lebih menggerakkan perekonomian. Mengutip data World Bank, Fithra mengatakan ada sekitar 120 juta […]
-
DJP Bakal Tunjuk Perusahaan Lain untuk Pungut PPN Produk Digital
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan resmi menunjuk enam perusahaan luar negeri sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi barang atau jasa dari luar negeri melalui sistem elektronik. Penunjukan tersebut langsung dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020. “Dalam PMK 48 kewenangan penunjukan dilimpahkan dari Menteri Keuangan ke […]
Got any book recommendations?
WA only