NEWS
-
Politisi PDIP di Banggar DPR Ragukan Kebijakan PPN 12% Kerek Penerimaan Negara
Kalangan DPR menilai kenaikan PPN jadi 12% mulai awal tahun 2025 untuk kelompok barang mewah tidak akan mampu mengerek penerimaan pajak. Said Abdullah, Politisi senior PDI Perjuangan yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR menyampaikan PPN 12% untuk barang mewah tak akan mampu mendongkrak penerimaan pajak. “Sebab PPnBM rata-rata saja sejak 2013-2022 dari pos penerimaan tidak sampai 2%, […]
-
Penerapan PPN 12% untuk Barang Mewah Bakal Bebani Pengusaha
Implementasi tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% yang hanya menyasar barang mewah dinilai bakal membebani pelaku usaha. Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, pernyataan kenaikan tarif PPN hanya untuk kelompok barang mewah akan menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaku usaha. Padahal menurutnya, implementasi kenaikan kurang dari sebulan lagi, sehingga pelaku […]
-
Ekonom Minta Ada Rincian Barang Mewah yang Bakal Kena PPN 12 Persen
Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen khusus untuk barang mewah. Hal ini menimbulkan pertanyaan, barang mewah seperti apa yang akan dikenakan tarif PPN 12 persen? Mengingat kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada 2025 diatur di Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam UU HPP […]
-
Pemprov Jakarta Berikan Insentif Pajak Kendaraan hingga Akhir 2024
Jakarta. Pemerintah Provinsi Jakarta memberikan insentif pajak kendaraan hingga akhir 2024. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny mengatakan, insentif pajak kendaraan ini dalam rangka mendorong kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan mempercepat target penerimaan pajak. “Pemprov Jakarta melalui Bapenda menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0098 […]
-
Tinggal 12 Hari, PemkotImbau WP Manfaatkan Pemutihan dan Diskon Pajak
Pemkot Palembang, Sulawesi Selatan kembali mengingatkan wajib pajak untuk segera memanfaatkan insentif penghapusan denda atau pemutihan pajak daerah, serta diskon pajak daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda) Raimon Lauri mengatakan program pemutihan denda dan diskon ini bertujuan menyelesaikan piutang pajak daerah yang mencapai Rp503 miliar. Sayang, pemanfaatan insentif tersebut sejauh ini masih minim. “Sejak awal […]
WA only