Mindblown: a blog about philosophy.
-
Penerima Insentif Pajak Rendah, Kakanwil DJP: Masih Ada Gap Informasi
Pemerintah menggelontorkan stimulus Covid-19 hingga Rp695,2 triliun yang di antaranya berupa insentif pajak. Namun demikian, jumlah penerima manfaat insentif pajak tersebut hingga saat ini masih terbilang rendah. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Sumatera Barat (Sumbar) dan Jambi Lindawaty dalam acara webinar series DDTC bertajuk ‘Insentif Terhadap Wajib Pajak Terdampak Covid-19’. Lindawaty […]
-
Sejak 2007, Tax Ratio Indonesia Masih Stagnan
Data Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menunjukkan tax ratio Indonesia masih cenderung stagnan terhitung sejak 2007 hingga 2018 lalu. Data terbaru ini diungkapkan oleh OECD pada Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 2020 yang baru saja diterbitkan oleh OECD pada Kamis (23/7/2020). “Rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia menurun 0,4 poin persen dari 11,5% […]
-
UMKM Ajukan Penjaminan Kredit Lewat Bank Capai Rp 31 Triliun
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mencatat pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mengajukan penjaminan kredit modal kerja melalui perbankan mencapai Rp31 triliun dalam waktu kurang dari satu bulan. Seperti diketahui, pemerintah meluncurkan program penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM pada Selasa (7/7). “Program ini berjalan baik yang diharapkan menjadi model […]
-
Kemenkeu: Implementasi Insentif Gaji Karyawan Bebas Pajak Masih Ada Kendala
JAKARTA, Kementerian Keuangan ( Kemenkeu) mengungkapkan, pemberian insentif PPh Pasal 21 atau pembayaran pajak gaji menjadi ditanggung pemerintah (DTP), masih mengalami sejumlah kendala. Sehingga implementasinya belum bisa berjalan baik. Keringanan pajak ini merupakan stimulus yang diberikan pemerintah bagi pekerja dengan pendapatan sampai dengan Rp 200 juta per tahun. Jadi, karyawan bisa menerima gaji utuh tanpa […]
-
Sri Mulyani Gratiskan PPN untuk Haji, Umrah dan Jasa Perjalanan Keagamaan Lain
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jasa keagamaan seperti ibadah haji, umrah, dan jasa keagamaan lainnya. Selama ini, pelaksanaan jasa keagamaan tersebut dikenakan PPN sebesar 1 persen. Pembebasan PPN ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.03/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai Pajak […]
Got any book recommendations?
WA only