NEWS
-
Pajak Berburu Perusahaan Multinasional Nir Kantor di Indonesia, Pengamat Minta Antisipasi BEPS
Pemerintah kini berhak memajaki grup perusahaan multinasional yang mengambil untung di Indonesia meski tidak memiliki kantor fisik di Indonesia. Langkah ini merupakan ekses penerapan kebijakan pajak minimum global. Pajak minimum global sendiri resmi berlaku di Indonesia lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2024. Aturan tersebut menyebutkan perusahaan multinasional dengan omzet paling sedikit 750 juta euro […]
-
Bukan Tunda Opsen Pajak tapi Pemda Beri Insentif
Kementerian Keuangan (Kemkeu) menegaskan, tidak ada penundaan penerapan kebijakan opsen pajak atau pungutan tambahan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan opsen pajak daerah tetap berlaku mulai 5 Januari 2025. Ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Tidak terdapat kebijakan penundaan implementasi opsen pajak kendaraan bermotor […]
-
Mengenal Perusahaan Asing di Balik Coretax Seharga Rp 1,3 Triliun
Proyek modernisasi sistem administrasi perpajakan alias Coretax yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menuai kritik dari kalangan Wajib Pajak. Keluhan utamanya terkait dengan keberadaan sistem baru yang dinilai rumit, sementara pengembangan sistem ini ternyata melibatkan sejumlah perusahaan asing ternama. Merujuk situs DJP, konsorsium LG CNS-Qualysoft resmi terpilih sebagai pemenang tender pengadaan Coretax […]
-
Serba-serbi Coretax, Dirancang Agar Efesien Tapi Kenapa Dianggap Menyusahkan Wajib Pajak
Layanan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, Coretax, besutan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk memodernisasi proses perpajakan berbuah masalah. Awalnya, sistem ini dirancang agar lebih efisien dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak serta petugas pajak. Namun dalam pelaksanaannya, banyak wajib pajak justru kesulitan mengakses sistem tersebut. Salah satunya adalah Andi, seorang praktisi perpajakan yang juga memiliki perusahaan di […]
-
34 Masalah Coretax DJP yang Bikin Konsultan Pajak Se-Indonesia Pusing
Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menerima laporan dari sejumlah wajib pajak dan konsultan pajak tentang kendala saat menggunakan sistem inti administrasi pajak atau Coretax. Coretax telah diimplementasikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan ke publik sejak 1 Januari 2025. Ketua Departemen Penelitian Dan Pengkajian Kebijakan Fiskal IKPI, Pino Siddharta mengatakan 34 masalah saat implementasi coretax […]
WA only