NEWS
-
Lebih Setor yang NTPN-nya Dilaporkan dalam SPT Tak Dapat Dilakukan Pbk
Contact Center DJP, Kring Pajak menegaskan bahwa pembayaran pajak yang lebih besar daripada pajak terutang dan menjadi satu kesatuan dengan penyampaian SPT tidak dapat dilakukan pemindahbukuan (Pbk). Berdasarkan PMK 81/2024, pembayaran pajak sebagai satu kesatuan dengan penyampaian SPT tidak dapat dilakukan pemindahbukuan. Untuk itu, wajib pajak disarankan mengajukan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang […]
-
Keamanan Data Wajib Pajak pada Coretax Harus Jadi Perhatian Pemerintah
Pemerintah perlu menjadikan aspek keamanan data wajib pajak menjadi perhatian utama dalam implementasi coretax administration system (CTAS). Isu mengenai coretax masih mewarnai pemberitaan media arus utama pada hari ini, Kamis (16/1/2025). Pesan mengenai keamanan data tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurut Luhut, penting bagi pemerintah […]
-
Waspada Penipuan Mengatasnamakan Coretax DJP, Ini Modusnya
Waspada mulai marak penipuan mengatasnamakan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Masyarakat diminta selalu berhati-hati atas berbagai bentuk penipuan yang ada. Melalui Instagram resmi pribadinya @ditjenpajakri, DJP memastikan tidak pernah meminta wajib pajak untuk melakukan verifikasi data terkait Coretax melalui telepon, WhatsApp, atau meminta mengunduh file dengan format APK. […]
-
Kemendagri ingatkan pemda opsen tidak tambah beban wajib pajak
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) mengingatkan pemerintah daerah (pemda) bahwa opsen tidak menambah beban wajib pajak. Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan memandang penting memberikan keringanan atau pengurangan atas pelaksanaan pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), opsen PKB, dan opsen […]
-
Coretax, Sistem Pajak Canggih Digadang Tambah Cuan Negara Rp1.500 T
Coretax selaku sistem pajak canggih milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan digadang-gadang bisa mendatangkan tambahan Rp1.500 triliun ke kas negara. Sistem inti administrasi perpajakan ini diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 31 Desember 2024. Lalu, wajib pajak sudah bisa mengakses coretax per 1 Januari 2025 melalui www.pajak.go.id/coretaxdjp. “Coretax dibangun sebagai bagian dari upaya reformasi […]
WA only