NEWS
-
Opsi Menambah Objek Pajak yang Bebas PPN
Pemerintah pekan depan akan mengumumkan kepastian kebijakan tarif PPN tahun 2025. Kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025 masih maju mundur. Hingga kemarin, petisi penolakan tarif PPN 12% di platform Change.org sudah diteken hampir 16.000 orang. Di sisi lain, pemerintah sudah memasang target penerimaan pajak 2025 dengan memperhitungkan tarif […]
-
Jadi Menteri Keuangan Prabowo, Sri Mulyani Kerap Kabur dari Awak Media
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diketahui lebih sering bungkam dan menghindar dari awak media pada saat ditanya mengenai beberapa kebijakan yang sedang hangat diperbincangkan. Dalam beberapa kesempatan, Sri Mulyani yang dikenal dengan komunikasi terbuka dan transparan, kini terlihat lebih tertutup ketika awak media menanyakan soal beberapa kebijakan ekonomi, salah satunya terkait kebijakan penyesuaian tarif pajak […]
-
Bungkam Ditanya PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Nanti Pak Menko Airlangga yang Menyampaikan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memilih untuk tidak memberikan penjelasan rinci terkait kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditetapkan menjadi 12 persen. Kebijakan ini diprediksi akan memengaruhi daya beli masyarakat, yang semakin menurun. “Nanti Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) saja yang menyampaikan ya,” kata Sri Mulyani saat dikonfirmasi oleh wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang […]
-
Kemenkeu Tegaskan Optimalisasi Pajak Tak Boleh Sebabkan Investor Lari
Kementerian Keuangan menyebut upaya meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio) perlu tetap mempertimbangkan iklim berusaha. Menurut Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Parjiono, iklim usaha perlu kondusif guna menjaga tren kenaikan tax ratio secara berkelanjutan. Terlebih, pajak merupakan salah satu pertimbangan investor sebelum menanamkan modal. “Jangan sampai ingin mengoleksi [perpajakan] yang banyak, […]
-
Banggar DPR Usul Tambah Kanwil Pajak dan Bea Cukai di Sulawesi Tengah
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Muhidin Mohamad Said mendorong Kementerian Keuangan untuk menambah kanwil pajak dan kanwil bea dan cukai di Sulawesi Tengah. Muhidin mengatakan aktivitas ekonomi di Sulawesi Tengah terus berkembang seiring dengan adanya kegiatan pengolahan nikel di wilayah tersebut. Untuk itu, Kemenkeu perlu lebih hadir untuk melayani dan menggali potensi penerimaan di […]
WA only