NEWS
-
Ketentuan SPT Masa Bea Meterai Dilaksanakan berdasarkan PMK 81/2024
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 turut mengatur ketentuan SPT Masa Bea Meterai. Ketentuan mengenai jenis, bentuk, dan penyampaian SPT Masa Bea Meterai yang diatur dalam PMK 81/2024 telah berlaku untuk masa pajak hingga Desember 2024. Hal ini diatur dalam Pasal 477 angka 2 PMK 81/2024. “Jenis, bentuk, dan isi Surat Pemberitahuan, penyampaian SPT, serta […]
-
Penagihan Tak Mempan, Petugas Pajak Blokir dan Sita Rekening Milik WP
Petugas pajak dari KPP Kotabumi melakukan pemblokiran dan penyitaan rekening milik wajib pajak berinisial PY di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Pemblokiran dilakukan karena wajib pajak tersebut tidak kunjung melunasi utang pajaknya, meskipun sudah dilakukan tindakan penagihan. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (P3) KPP Pratama Kotabumi Philips Ricardo Sihotang menjelaskan tindakan penagihan aktif yang sudah […]
-
Menkeu Sri Mulyani Memilih Bungkam Soal PPN 12 Persen Diterapkan Awal 2025
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memilih untuk diam seribu bahasa, saat ditanya perihal kepastian penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen di awal tahun 2025. Diketahui, Sri Mulyani beserta Direktur Jenderal Pajak (DJP) Suryo Utomo merapat ke Kantor Kemenko Perekonomian pada Selasa (3/12/2024) sore untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) menyoal Kebijakan dan Insentif […]
-
Menteri Keuangan Sri Mulyani Bungkam Soal Tarif PPN 12%
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tetap memilih bungkam saat ditanya nasib keputusan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. Pertanyaan tersebut diajukan oleh awak media usai Sri Mulyani menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (3/12). Masalahnya, bukan kali ini saja Sri Mulyani bungkam saat ditanya kebijakan tersebut. Belakangan ini, Sri […]
-
Pihak Sri Mulyani Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Tetap Jalan, Bantah Ucapan Luhut Ditunda!
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan kembali komitmennya untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada awal tahun 2025. Kenaikan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Parjiono, menyampaikan bahwa seluruh proses yang tengah berjalan di Kemenkeu masih mengarah pada implementasi […]
WA only