NEWS
-
Warga DKI Mau Bebas Pajak PBB 2025, Ini Syaratnya!
Masyarakat di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta kini bisa menikmati insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, khusus untuk tahun 2025. Seiring dengan telah terbitnya Keputusan Gubernur No. 281 Tahun 2025. “Kebijakan tersebut memuat pemberian insentif PBB-P2 bagi masyarakat DKI Jakarta sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menciptakan pajak yang berkeadilan dan […]
-
Daftar Reklame yang Wajib Kena Pajak di DKI Jakarta, Apa Saja?
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memperbarui regulasi terkait Pajak Reklame melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny menjelaskan, bagi pelaku […]
-
Ditjen Pajak Dianggap Instansi yang Paling Jaga Integritas & Cegah Korupsi
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meraih predikat tertinggi dalam menjaga integritas dan mencegah korupsi berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SIP) 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). DJP meraih skor indeks integritas 79,86 atau predikat ‘Terjaga’. Sementara itu, indeks internal mencatatkan skor 84,80 dan skor indeks eksternal 89,65. “Ini menjadi bukti nyata komitmen kami dalam […]
-
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Manajer PT Ikut Terseret ke Kejaksaan
Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung (Sumselbabel) menyerahkan tersangka tindak pidana pajak berinisial TKM kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang. Tersangka TKM selaku manajer operasional PT CUB ditengarai secara sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur pajak fiktif pada April 2018 hingga Agustus 2019. “Nilai kerugian pada pendapatan negara atas perbuatan pidana […]
-
Enam Poin Pertimbangan Tax Amnesty Jilid III
Pemerintah harus berpikir lagu untuk merealisasikan wacana pemberian pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III. Pasalnya, pemerintah perlu menentukan justifikasi yang tepat dalam melakukan wacana tersebut. Menurut Director of Fiscal Research and Advisory DDTC Bawono Kristiaji, pemerintah dan DPR perlu memperhatikan enam poin penting. Pertama pelaksanaan tax amnesty berulang belum tentu menghasilkan penerimaan pajak sebesar […]