NEWS
-
Aset Penunggak Pajak Bakal Disita Serentak Pekan Ini oleh DJP, Siap-Siap
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan resmikan Pekan Sita Serentak Tahun 2025 yang dimulai di wilayah Jawa Barat, dengan menyita 133 aset para penunggak pajak. Direktur Penegakan Hukum Kantor Pusat Ditjen Pajak Eka Sila Kusna Jaya mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui penagihan aktif, meningkatkan sinergi dan koordinasi antar-KPP dalam bidang penagihan. […]
-
Pacu Setoran Pajak Kendaraan, Pemda dan Satlantas Gencarkan Razia
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Utara akan rutin menyelenggarakan kegiatan penjaringan pajak kendaraan bermotor (PKB) guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kepala Bapenda Kaltara Tomy Labo mengatakan kegiatan penjaringan dilakukan bersama Satlantas Polda Kaltara dengan cara ikut melakukan razia kendaraan untuk mengecek PKB dan pelat nomor kendaraan. “Kami memiliki target pajak kendaraan sebesar Rp250 miliar […]
-
RUU Pajak Trump Tak Kunjung Disetujui, Wihite House Ungkap Risikonya
hite House mengeklaim akan ada 1,1 juta lapangan kerja sektor manufaktur yang hilang bila parlemen tidak segera menyetujui RUU perpajakan yang diusung Presiden AS Donald Trump, One Big Beautiful Bill. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa keringanan pajak dalam Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) yang masa berlakunya akan habis pada akhir 2025. Salah satunya ialah […]
-
Kriteria Wajib Pajak yang Bisa Ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai
Peraturan Dirjen Pajak No. PER-7/PJ/2025 turut mengatur kriteria wajib pajak yang dapat ditetapkan sebagai pemungut bea meterai. Pemungut bea meterai adalah pihak yang wajib memungut bea meterai yang terutang atas dokumen tertentu dari pihak yang terutang, menyetorkan bea meterai ke kas negara, dan melaporkan pemungutan dan penyetoran bea meterai ke Ditjen Pajak (DJP). “Wajib pajak […]
-
DJP Perinci Mekanisme Pengawasan PKP
Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-7/PJ/2025 yang memerinci mekanisme pengawasan dalam rangka pengadministrasian pengusaha kena pajak (PKP). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (16/6/2025). Secara umum, Ditjen Pajak (DJP) akan melakukan pengawasan dalam rangka pengadministrasian PKP dengan menguji pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif sebagai PKP. Pengujian […]