NEWS
-
Platform Kembalikan Pajak Yang Terpotong
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi menunda implementasi pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi pedagang di platform marketplace hingga 31 Oktober 2026. Kebijakan yang sempat berjalan sejak 1 Agustus ini ditunda untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan penundaan […]
-

Bea Cukai Perkuat Patroli Perbatasan
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperkuat pengawasan laut di wilayah perbatasan timur Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi penyelundupan dan menjaga kelancaran perdagangan dan penerimaan negara. Purbaya meninjau langsung Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea Cukai Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (7/8). Dalam kunjungan tersebut, ia melihat kesiapan armada patroli dan fasilitas PSO Bea […]
-

Beban Pajak Properti akan Bertambah
Rencana Pemerintah memperluas basis penerimaan pajak pada 2027 berpotensi menekan minat masyarakat membeli properti sebagai instrumen investasi. Tambahan beban pajak dapat membuat investor menghitung ulang tingkat keuntungan, terutama dari properti yang mengandalkan pendapatan sewa. Pemerintah berencana memperluas basis pajak dengan menyasar pemilik lebih dari satu rumah yang memperoleh pendapatan sewa. Kebijakan ini dilakukan tanpa menaikkan […]
-

Tax Ratio Semester I 2026 Naik ke 9,32%, Pengamat: Target APBN Masih Berat
Rasio perpajakan (tax ratio) Indonesia pada Semester I-2026 menunjukkan perbaikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, sejumlah pengamat pajak menilai kenaikan tersebut belum cukup menjadi jaminan bahwa target tax ratio dalam APBN 2026 dapat tercapai pada akhir tahun. Berdasarkan perhitungan KONTAN, tax ratio Indonesia dalam arti sempit mencapai 9,32% pada Semester I-2026, menjadi […]
-

Bukti dan Prosedur Jadi Kunci Menang Hadapi Sengketa Pajak
Penerapan sistem self-assessment sejak 1983 menjadi tonggak reformasi perpajakan di Indonesia. Melalui sistem tersebut, negara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Ketika hasil pelaporan berbeda dengan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tersedia mekanisme penyelesaian sengketa untuk menguji kepatuhan sekaligus melindungi hak wajib pajak. Praktisi perpajakan sekaligus […]
WA only