NEWS
-
DJP Finalisasi Aturan Baru Pajak Kripto
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sedang memfinalisasi aturan baru terkait pengenaan pajak atas transaksi aset kripto. Kebijakan ini disusun seiring perubahan status aset kripto dari komoditas menjadi instrumen keuangan. “Dulu kami mengatur kripto itu sebagai bagian dari commodities (komoditas), kemudian ketika dia beralih kepada financial instrument(instrumen keuangan) maka aturannya harus kita adjust (disesuaikan),” kata Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam […]
-
Merchant Lupa Beri Pernyataan, Bisakah PPh 22 Marketplace Direstitusi?
Kring Pajak menyebut pedagang dalam negeri yang lupa memberikan surat pernyataan yang menyatakan omzet pada tahun berjalan di bawah Rp500 juta dan terkena potongan pajak penghasilan oleh penyedia marketplace dapat mengajukan restitusi. Contact center Ditjen Pajak (DJP) tersebut menjelaskan penyedia marketplace wajib memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan yang diterima pedagang dalam negeri sebagaimana diatur […]
-
Apindo: Coretax Membaik tapi Masih Ada Kendala
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan bahwa pengusaha masih menemukan hambatan saat mengakses sistem Coretax. Kendala teknis dialami karena perlu waktu penataan agar operasional sistem yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu makin lancar. Namun menurut Shinta sistem Coretax saat ini sudah membaik. “Masih ada (kendala), teknis-teknis pasti kan perlu waktu […]
-
Ketentuan Baru Aturan Pajak Transaksi Aset Kripto
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah memfinalisasi beberapa kebijakan yang terkait dengan pengenaan pajak transaksi ataş aset kripto. Aturan ini seiring dengan pergeseran status kripto dari komoditas menjadi instrumen keuangan. “Dulu kami mengatur kripto itu sebagai bagian dari ko-moditas, kemudian ketika dia beralih kepada financial instrument, maka aturannya harus kami sesuaikan,” ujar Direktur […]
-
DJP Meluncurkan Piagam Wajib PajakDJP
Direktorat Jenderal Pajak (JP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi meluncurkan Piagam Wajib Pajak alias Taxpayer Charter untuk memperkuat hubungan antara negara dan wajib pajak. Piagam ini akan memuat hak dan kewajiban wajib pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan. “Peluncuran Piagam Wajib Pajak ini bukan sekadar simbol. Ini adalah wujud nyataperubahan cara pandang kami, dari sekadar otoritas […]
WA only