NEWS
-
Anak Buah Sri Mulyani Pastikan PPN 12 Persen Berlaku Tahun Depan
Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Parjiono memastikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen berlaku pada 2025. Artinya, kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen tetap berlaku mulai 1 Januari 2025 sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). “Jadi, kita […]
-
Sri Mulyani-Menaker Merapat ke Kantor Airlangga Bahas PPN 12%
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memanggil sejumlah menteri dan pejabat negara lainnya ke kantornya, Selasa, 4 Desember 2024. Pantauan di lokasi, menteri yang hadir di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Sri Mulyani tampak hadir didampingi Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo. Hadir pula Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri […]
-
Respons Sri Mulyani soal PPN 12% Tetap Berlaku Januari 2025
Sejumlah menteri rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat. Dalam rapat tersebut salah satu yang dibahas terkait tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan naik jadi 12% pada 2025. Rapat tersebut kabarnya berlangsung dari 15.00 WIB sampai sekitar 16.00 WIB. Usai rapat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman […]
-
Sri Mulyani Ogah Jawab Pertanyaan soal PPN 12%
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menolak menjawab pertanyaan mengenai kepastian penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% mulai 1 Januari 2025. Sri Mulyani masih irit bicara terkait kebijakan pemerintah untuk meningkatkan tarif tersebut. Alih-alih langsung menjawab, Sri Mulyani meminta agar pertanyaan wartawan mengenai kenaikan PPN itu dijawab oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. […]
-
BKPM Akan Perbarui Perincian Industri Pionir Penerima Tax Holiday
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyiapkan revisi atas Peraturan BKPM No. 7/2020 perihal perincian industri pionir yang berhak memanfaatkan tax holiday. Perincian industri pionir tersebut merupakan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/2020 s.t.d.d PMK 69/2024 yang memperpanjang masa berlaku tax holiday hingga 31 Desember 2025. “Pada 8 Oktober, kami mendapat […]
WA only