NEWS
-
Prabowo Bentuk Badan Penerimaan Negara, Tingkatkan Rasio Pajak 23%
Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Dalam aturan ini dibahas mengenai pembentukan Badan Penerimaan Negara. “Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%,” tulis Dokumen RPJMN di Perpres Nomor 12 Tahun 2025 yang ditetapkan dan ditandatangani […]
-
Pemerintah Bidik Rasio Perpajakan 12,5% – 15%, Berikut Tantangan yang Dihadapi
Pemerintah menargetkan rasio perpajakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 berada di kisaran 11,52% hingga 15% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun sayangnya target tersebut masih menghadapi tantangan serius akibat ketidakpastian ekonomi global. Wijayanto Samirin, Ekonom dari Universitas Paramadina, menekankan pentingnya perbaikan iklim investasi sebagai langkah penting untuk menarik investasi asing langsung (FDI) serta mendorong pertumbuhan […]
-
Kemnaker Ungkap Sektor Ini Keluhkan Tak dapat Insentif PPh 21
Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSP RTMM) meminta pekerja sektor rokok, tembakau, makanan, dan minuman dimasukkan sebagai penerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan, FSP RTMM dan sejumlah perusahaan di industri rokok telah mendatangi Kantor Kemnaker dan […]
-
Bappenas: Tarik Investasi, Insentif Pajak Bukan Fokus Utama
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memandang pemberian insentif pajak seyogyanya tidak menjadi fokus utama kebijakan pemerintah dalam menarik investasi. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian PPN/Bappenas PN Laksmi Kusumawati menilai pemerintah saat ini perlu berfokus menciptakan situasi yang kondusif untuk penanaman modal. “Pemberian insentif tidak menjadi fokus utama, tetapi bagaimana menciptakan kondisi […]
-
Ada Insentifnya, Pemprov Harap Investor Buka Kantor dan Kantongi NPWPD
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Kalbar) Krisantus menegaskan provinsinya terbuka untuk investasi, tetapi investor diharapkan turut berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. Krisantus menyebut kontribusi tersebut di antaranya berupa pembayaran pajak daerah di Kalbar. Untuk itu, dia mengimbau perusahaan yang beroperasi di Kalbar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah NPWPD. “Jangan bayar pajaknya ke Jakarta. Hasil bumi […]
WA only