NEWS
-

Kenapa DJP Minta e-Commerce Pungut Pajak Penjual? Ini Alasannya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkap tujuan dari rencana menunjuk platform e-commerce sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi penjualan barang oleh merchant yang berjualan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli mengatakan tujuan dari kebijakan ini untuk memberikan kemudahan bagi pedagang dalam memenuhi kewajiban […]
-

Ini Implikasi Jika Pembetulan SPT Masa PPh 21 atau Unifikasi Bikin LB
Wajib pajak perlu memahami implikasi dari pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 dan SPT Masa PPh Unifikasi yang menimbulkan kelebihan penyetoran. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Kamis (26/6/2025). Ketika pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 menimbulkan kelebihan penyetoran, Pasal 13 Peraturan Dirjen Pajak No. PER-11/PJ/2025 mengatur lebih setor tersebut […]
-

Dirjen Pajak Baru Ingatkan Pegawai DJP Tolak & Laporkan Gratifikasi
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto membuat imbauan antigratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setelah dilantik pada 23 Mei 2025. Seluruh pegawai DJP diminta senantiasa melaksanakan penguatan budaya antikorupsi. Hal itu tertuang dalam Pengumuman Nomor PENG-2/PJ/2025 tentang Imbauan Antigratifikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025. Di dalamnya juga mengimbau seluruh Wajib […]
-

Pajak Siap Menyisir PPh Pedagang Lokapasar
Ditjen Pajak tengah menyelesaikan payung hukum pungutan PPh 0,5% dari pedangan e-commerce Para pedagang UMKM di lokapasar (market place), bersiaplah. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menitahkan lokapasar memungut pajak penghasilan dari pedagang yang berjualan di platform milik lokapasar tersebut. Pemerintah mengah memfinalisasi payung hukum yang menjadi dasar aturan terse but. Yang jelas, […]

WA only