NEWS

  • Blak-blakan Eks Pejabat Pajak Minta Duit untuk Bisnis Fesyen Anak

    Blak-blakan Eks Pejabat Pajak Minta Duit untuk Bisnis Fesyen Anak

    KPK telah menetapkan mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus Mohamad Haniv (HNV) sebagai tersangka karena diduga menggunakan uang hasil gratifikasi untuk membiayai bisnis fesyen anaknya. Haniv ternyata pernah mengakui menerima duit untuk bisnis fesyen anaknya itu. Momen pengakuan Haniv itu terjadi pada 18 Mei 2020. Saat itu Haniv menjadi saksi dalam […]

  • Cara Lapor SPT Tahunan 2025 Pribadi 1770S serta 1770SS dan Batas Waktunya

    Cara Lapor SPT Tahunan 2025 Pribadi 1770S serta 1770SS dan Batas Waktunya

    Setiap tahun, wajib pajak pribadi harus melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan. Bagaimana caranya? Berikut ini cara lapor SPT Tahunan Pribadi 2025 tipe 1770S dan 1770SS plus batas waktunya. Dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, SPT adalah surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan lain sebagainya sesuai […]

  • DJP Sebut Eks Pejabat Pajak Terlibat Gratifikasi Tak Aktif Sejak 2019

    DJP Sebut Eks Pejabat Pajak Terlibat Gratifikasi Tak Aktif Sejak 2019

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akhirnya bersuara soal penetapan tersangka eks Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Muhamad Haniv oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Haniv diduga terlibat dalam kasus gratifikasi. Akan tetapi, mantan pejabat Ditjen Pajak itu sampai sekarang belum ditahan KPK. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penetapan Haniv sebagai […]

  • Catatan Reformasi Pajak: Kepentingan WP dan Otoritas Mesti Seimbang

    Catatan Reformasi Pajak: Kepentingan WP dan Otoritas Mesti Seimbang

    Wajib pajak yang terlambat membayar atau menyetorkan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 26 masih berkesempatan untuk melakukan pelunasan pada hari ini, Jumat (28/2/2025). Fasilitas ini berlaku atas kewajiban pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2), PPh […]

  • PPh Pasal 21 DTP Hanya untuk Pegawai Padat Karya, DJP Ungkap Alasannya

    PPh Pasal 21 DTP Hanya untuk Pegawai Padat Karya, DJP Ungkap Alasannya

    Pemerintah telah menerbitkan PMK 10/2025 yang mengatur mengenai pemberian insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) sebagai stimulus ekonomi pada tahun ini. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan insentif PPh Pasal 21 DTP diberikan kepada pegawai yang bekerja di sektor padat karya. Menurutnya, terdapat berbagai jenis usaha yang termasuk padat karya […]

WhatsApp WA only