NEWS
-
Setoran Pajak Kanwil LTO Masih Jauh dari Target
Realisasi penerimaan dari mayoritas jenis pajak utama mengalami kontraksi Realisasi penerimaan yang berasal dari Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Wajib Pajak Besar alias Kanwil Large Tax Office (LTO) mencapai Rp 169,6 triliun secara neto hingga 30 April 2025. Angka ini baru setara dengan 23,08% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang […]
-
MK Tolak Judicial Review Terkait Syarat Kuasa Hukum Pengadilan Pajak
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan pengujian materiil yang diajukan atas Pasal 34 ayat (2) huruf c UU 14/2002 tentang Pengadilan Pajak. Pasal tersebut mengatur tentang kewenangan menteri keuangan untuk menetapkan syarat lain yang harus dipenuhi guna menjadi kuasa hukum di Pengadilan Pajak. Menurut MK, permohonan pengujian materiil atas UU Pengadilan Pajak yang diajukan oleh […]
-
Tak Lagi Terima Dividen BUMN, Pemerintah Kerja Keras Naikkan Penerimaan Pajak
Hilangnya penerimaan negara dari pembayaran dividen perusahaan-perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang beralih ke BPI Danantara dinilai akan memaksa pemerintah atau Kementerian Keuangan untuk meningkatkan penerimaan pajak, maupun bea dan cukai. Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI), Banjaran Surya Indrastomo menyampaikan, bahwa peningkatan penerimaan negara sangat bergantung pada optimalisasi tax ratio (rasio pajak) dan […]
-
Dirjen Pajak Baru Buka Suara Soal Masalah Coretax
Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa saat ini dirinya sedang mempelajari lebih dalam mengenai sistem Coretax. Ia pun mengaku bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta dirinya untuk mempelajari sistem perpajakan baru tersebut. Menurutnya, butuh waktu kurang lebih seminggu untuk mempelajarinya dengan jajaran internal Direktorat Jenderal Pajak. “Belum selesai,Itu butuh seminggulah one-on-one […]
-
DPR Dorong Penggunaan Insentif Pajak untuk Kerek Konsumsi pada 2026
Beberapa fraksi DPR mendorong pemerintah mengoptimalkan pemberian insentif pajak untuk menjaga konsumsi masyarakat pada 2026. Anggota Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan fraksinya mendukung pemberian insentif pajak untuk sektor swasta dan kelompok rumah tangga. Fraksinya juga akan memahami jika pemberian insentif pajak yang lebih besar kepada sektor swasta dan masyarakat menjadi alasan penurunan rasio pendapatan […]
WA only