NEWS
-
Kemenkeu Tetapkan Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Desember 2024
Kementerian Keuangan menetapkan tarif bunga per bulan yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Penetapan tarif bunga per bulan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 18/KM.10/2024. Beleid ini diteken Kepala Badan Kebijakan Fiskal BKF Febrio Nathan Kacaribu atas nama Menteri […]
-
Pantas Boncos! Warga RI Selama Ini Bayar PPN Nyaris 20%, Bukan 11%
Konsumen kerap kali membayar lebih Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih dari ketentuan yang ada. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Yayasan Konsumen Tekstil Indonesia (YKTI) Ardiman Pribadi. “Kenaikan ini akan sepenuhnya dibebankan pada konsumen akhir. Dalam hitungan kami, ketika PPN dikenakan 11%, maka sebenarnya PPN yang terbeban pada konsumen akhir itu sebesar 19,8%,” katanya dalam keterangan […]
-
Luhut Minta Kebijakan PPN 12% Diundur, Sri Mulyani Cs Galau
Pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih bungkam terkait kepastian PPN 12% tetap dilaksanakan pada Januari 2025 atau ditunda. Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, yang memberi isyarat kepada masyarakat agar bersabar menunggu kabar terbaru dari Pemerintah mengenai kepastian pelaksanaan PPN 12% tersebut. “Nanti kita lihat,” kata Suahasil Nazara usai menghadiri acara Pertemuan Tahunan […]
-
Membedah Tarik Ulur Penerapan PPN 12% per 1 Januari 2025
Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menilai pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, terkait penundaan penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12% menunjukkan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan kebijakan tersebut dengan matang. Pemerintah Masih Melakukan Kajian Sebelumnya, Luhut menyampaikan bahwa pemerintah kemungkinan akan menunda penerapan kenaikan tarif PPN tersebut. Misbakhun menegaskan bahwa […]
-
Coretax Ubah Tata Cara PengembalianPPh yang Seharusnya Tak Dipotong
Coretax administration system mengubah mekanisme restitusi atas PPh yang seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut. Merujuk pada Pasal 130 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan PMK 81/2024, PPh yang seharusnya tidak dipotong atau tidak dipungut diminta kembali oleh pemotong atau pemungut dengan mengajukan permohonan. “Dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal […]
WA only