NEWS
-
Menunggu Sikap Prabowo di Tengah Arus Penolakan Tarif PPN 12%
Pemerintahan Prabowo Subianto belum memberi kepastian mengenai rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025. Kenaikan PPN menjadi 12% adalah mandat dari Upasal 7 ayat (1) Undang-undang No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pasal itu mengatur bahwa PPN 12% mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari […]
-
Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Syarief Abdullah Alkadrie menyatakan tax amnesty diperlukan untuk menarik dana-dana milik wajib pajak Indonesia yang selama ini ditempatkan di luar negeri. Repatriasi dana ke sistem keuangan NKRI nantinya diharapkan memperkuat likuiditas nasional. Tak hanya itu, tax amnesty juga diharapkan bisa membiayai defisit anggaran pada tahun depan yang menembus Rp600 […]
-
Tak Cuma PPN 12%, Normalisasi PPh Final UMKM Juga Bisa Tekan Daya Beli
Polemik kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN dari 11% menjadi 12% masih hangat diperbincangkan. Kebijakan itu dikhawatirkan akan menekan daya beli masyarakat yang kini masih lemah. Namun, PPN 12% ternyata bukan satu-satunya kebijakan yang berpotensi menggerus daya beli. Topik ini menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Senin 2/12/2024. Harian Kompas hari ini […]
-
Airlangga Soal Kenaikan PPN 12%: Pemerintah Ikut Keputusan DPR
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto buka suara terkait kepastian kenaikan Pajak Penambahan Nilai (PPN) 12% di tahun 2025. Airlangga menyatakan terkait rencana itu hingga kini masih dibahas tertutup. Walau dekimian, dia menegaskan bahwa kenaikan ini merupakan amanah Undang-Undang dan telah disepakati bersama dengan Komisi XI DPR RI. “Jadi jangan tanya pemerintah, tanya komisi XI, […]