NEWS

  • Penerimaan Pajak di Jabar hingga Oktober 2024 Capai Rp95,86 Triliun

    Penerimaan Pajak di Jabar hingga Oktober 2024 Capai Rp95,86 Triliun

    Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I (Kanwil DJP Jabar I) mencatat kinerja penerimaan pajak di wilayah Jawa Barat hingga akhir Oktober 2024 mencapai Rp95,86 triliun atau 75,94% dari target penerimaan pajak sebesar Rp126,23 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi dari 4,93% atau Rp4,50 triliun dibandingkan dengan tahun 2023. Kepala Kanwil DJP Jabar I Kurniawan […]

  • Respons Ditjen Pajak soal Kabar PPN Naik Jadi 12% Mau Ditunda

    Respons Ditjen Pajak soal Kabar PPN Naik Jadi 12% Mau Ditunda

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara soal kabar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% ditunda. Kabar itu datang dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Sementara berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, mulai 1 Januari 2025 PPN naik jadi 12%. “Terkait hal tersebut, DJP senantiasa akan mengikuti keputusan […]

  • Pensiunan Bisa Non-Aktifkan NPWP, Tak Perlu Lagi Lapor SPT Tahunan

    Pensiunan Bisa Non-Aktifkan NPWP, Tak Perlu Lagi Lapor SPT Tahunan

    Seorang wajib pajak, Tuti, mendatangi KPP Pratama Sleman, beberapa waktu lalu. Tuti merupakan pekerja yang sebentar lagi masuk masa pensiun. Kedatangannya ke kantor pajak untuk menanyakan perihal ketentuan penon-aktifan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) agar ke depannya tidak perlu lagi melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.  Secara sederhana, pensiunan bisa mengajukan penonaktifan NPWP jika tidak lagi […]

  • PPMSE Tak Wajib Pungut PPh Pasal 22 Kripto Jika Penuhi Kondisi Ini

    PPMSE Tak Wajib Pungut PPh Pasal 22 Kripto Jika Penuhi Kondisi Ini

    Penghasilan yang diterima atau diperoleh penjual aset kripto sehubungan dengan transaksi aset kripto melalui sarana elektronik yang disediakan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) merupakan objek PPh Pasal 22 yang bersifat final. Berdasarkan Pasal 358 ayat (3) PMK 68/2022 s.t.d.d PMK 81/2024, PPh Pasal 22 yang bersifat final itu wajib dipungut, disetor dan dilaporkan oleh […]

  • Perusahaan Multifinance Menyambut Positif Insentif Impor Kendaraan Listrik CBU

    Perusahaan Multifinance Menyambut Positif Insentif Impor Kendaraan Listrik CBU

    Sejumlah perusahaan multifinance menyambut baik keputusan pemerintah untuk memperluas insentif bea masuk dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk impor mobil listrik secara utuh atau completely built up (CBU). Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 1 Tahun 2024. Adapun Beleid ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Investasi/Kepala […]

WhatsApp WA only