NEWS
-
Menteri UMKM Sebut Sri Mulyani Beri Sinyal Positif soal Perpanjangan PPh Final 0,5%
Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan sudah mencapai kesepahaman dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terkait usulan perpanjangan pajak penghasilan (PPh) final 0,5% buat UMKM. Kebijakan tersebut berlaku hingga akhir tahun 2024 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau […]
-
Reformasi Pajak di Indonesia, OECD Sampaikan Beberapa Usulan
OECD mengusulkan pemerintah Indonesia untuk mereformasi sistem PPN dan PPh guna meningkatkan tax ratio. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Jumat (29/11/2024). Dalam dokumen OECD Economic Survey of Indonesia 2024, OECD menyatakan tax ratio Indonesia tergolong sangat rendah bahkan bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. “Ketimbang negara-negara […]
-
Minta Insentif PPh Final Diperpanjang, Menteri UMKM: Sudah Ada Kesepahaman dengan Bu Sri Mulyani
Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman meminta Kementerian Keuangan untuk memperpanjang masa berlaku insentif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen untuk UMKM. Maman menyebut usulan ini tengah dibahas dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan kini keduanya telah mencapai kesepahaman untuk memperpanjang insentif PPh final UMKM ini. “Secara pembicaraan di level […]
-
PPN 12% dan Tax Amnesty Jadi Strategi Pemerintah Capai Target Pajak 2025
Pemerintah memiliki dua rencana untuk mendongkrak penerimaan negara pada 2025. Rencana ini berupa kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% dan usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membuka kembali program tax amnesty jilid III pada 2025. Pemerintah perlu mengejar target pendapatan negara di tengah banyaknya program yang sudah disusun Presiden Prabowo Subianto. […]
-
Sri Mulyani Rilis Aturan Baru soal Insentif Fiskal untuk Daerah
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan peraturan baru terkait dengan pengelolaan dana insentif fiskal atas pencapaian kinerja daerah. Peraturan yang dimaksud ialah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 91/2024. Sebelumnya, pemberian insentif fiskal atas pencapaian kinerja daerah diatur PP 37/2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah. Nah, PMK 91/2024 dirilis untuk memerinci ketentuan pemberian insentif fiskal kepada daerah […]
WA only