NEWS
-

Menkeu Lantik Ratusan Pejabat DJP Eselon III-IV, Ini Daftar Lengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik ribuan pejabat eselon III, pejabat eselon IV, dan pejabat fungsional pada berbagai unit eselon I, termasuk pada Ditjen Pajak (DJP). Dalam acara pelantikan tersebut, terdapat 175 pejabat eselon III, 27 pejabat eselon IV, dan ratusan pejabat fungsional DJP yang dilantik pada hari ini. “Saya mendapatkan informasi bahwa 45% dari […]
-

Ada Pembaruan Sistem, Layanan Elektronik Pajak Tak Bisa Diakses Besok
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengumumkan pembaruan sistem layanan perpajakan besok, Sabtu, 21 Juni 2025. Perbaikan ini menyebabkan waktu henti atau downtime pada seluruh layanan elektronik milik DJP. Penghentian layanan bakal terjadi pada Sabtu, 21 Juni 2025 mulai pukul 09.00 WIB hingga 23.59 WIB. “Waktu henti (downtime) akan berdampak pada tidak dapat diaksesnya seluruh […]
-

WP Dapat Dobel Validasi SSP PPh PHTB, Begini Cara Pembatalannya
Kring Pajak memberikan penjelasan terkait dengan cara mengajukan permohonan pembatalan validasi Surat Setoran Pajak (SSP) atas PPh Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (PHTB) melalui Coretax DJP. Penjelasan dari Kring Pajak tersebut merespons pertanyaan dari seorang warganet di media sosial yang mengaku menerima dobel validasi SSP atas PPh PHTB dengan surat keterangan yang sama dan […]
-

Termasuk Coretax, Layanan Elektronik DJP Tak Bisa Diakses Besok
Ditjen Pajak (DJP) mengumumkan adanya pemeliharan sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada akhir pekan ini. DJP menyatakan ada downtime atau waktu henti terhadap seluruh layanan elektronik, termasuk coretax administration system, pada Sabtu (21/6/2025) pukul 09.00-23.59 WIB. “Downtime pada Sabtu, 21 Juni 2025, pukul 09.00-23.59 WIB berdampak pada seluruh layanan elektronik DJP,” bunyi pengumuman DJP di media sosial, Jumat […]
-

Masih Disusun, PMK Baru Kuasa Hukum Pajak Tak Bakal Berlaku Seketika
Sekretariat Pengadilan Pajak menyatakan regulasi baru mengenai kuasa hukum di Pengadilan Pajak tidak akan langsung berlaku saat regulasi ditetapkan. Sekretaris Pengganti Sekretariat Pengadilan Pajak Roni Ziyardi Yasmi mengatakan peraturan menteri keuangan (PMK) baru terkait dengan kuasa hukum di Pengadilan Pajak baru akan berlaku sekitar setahun setelah PMK tersebut ditetapkan. “Kemungkinan tidak langsung berlaku. Ada tanggal […]
WA only