NEWS
-
Realisasi Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jakarta Barat Tembus Rp52,13 Triliun, Naik 6,52 Persen
Kanwil DJP Jakarta Barat membukukan capaian penerimaan bruto sebesar Rp59,08 triliun dan penerimaan neto sebesar Rp52,13 triliun. Capaian ini setara 78,14 persen dari target APBN sebesar Rp66,72 triliun. Penerimaan pajak tersebut mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun lalu sebesar 6,52 persen. Berdasarkan jenis pajaknya, capaian di atas terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp24,05 triliun, Pajak Pertambahan Nilai […]
-
OECD Sebut Penerimaan Pajak RI Terendah di Asean
Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyebut penerimaan pajak di Indonesia menjadi yang terendah di Asean. Secara historis kata mereka, penerimaan rendah itu membatasi kemampuan pemerintah untuk membiayai program prioritas. Hal itu mereka ungkap dalam Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024, yang dirilis November 2024. OECD memandang rasio pajak Indonesia perlu terus ditingkatkan. Mereka menyatakan sebagian besar penerimaan […]
-
Luhut Tegaskan Kenaikan PPN 12% Ditunda, Ini Alasannya!
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan menegaskan kemungkinan adanya penundaan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan. Luhut mengungkapkan bahwa pemerintah mau menyiapkan bantalan berupa subsidi terlebih dahulu sebelum menaikkan PPK menjadi 12% sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). “Jadi, ya hampir pasti diundur, biar dulu jalan […]
-
Kanwil DJP Jakarta Pusat Raih Penerimaan Pajak Rp78,65 Triliun hingga Oktober 2024
Penerimaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat mencapai Rp78,65 triliun hingga 31 Oktober 2024. Raihan ini sebesar 76,11 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan sebesar Rp103,33 triliun, dengan pertumbuhan 3,34 persen yoy dibandingkan tahun sebelumnya. “Berdasarkan jenis pajaknya, capaian Kanwil DJP Jakarta Pusat terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) […]
-
Tarif PPN 12% Bakal Ditunda, Ekonom: Tak Jelas Maju Mundur
Penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang rencananya berlaku mulai 1 Januari 2025, kemungkinan besar akan ditunda. Hal itu lantaran pemerintah berencana untuk memberikan stimulus atau insentif terlebih dahulu kepada masyarakat melalui bantuan sosial ke kelas menengah. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai, pemerintah pada dasarnya […]
WA only